TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Kenya, William Ruto, berencana pinjam uang US$1 miliar (Rp15 triliun) ke Cina untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan yang mangkrak. Wakil Presiden Kenya Geoffrey Rigathi Gachagua mengatakan pinjaman itu akan disorongkan saat kunjungan kerja Beijing akhir bulan ini.

Rencana Ruto juga mencakup permintaan untuk memperpanjang masa jatuh tempo pinjaman yang sudah ada. Langkah ini menandai perubahan sikapnya terhadap utang Cina. Sebelumnya, koalisi Ruto mengkritik peminjaman yang diminta pendahulunya, mantan Presiden Uhuru Kenyatta, dari Cina selama kampanye pemilu tahun lalu.

Pinjaman Cina, yang berjumlah lebih dari US$8 miliar (Rp125 triliun), digunakan oleh pemerintahan mantan Presiden Kenyatta untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya, namun banyak dari proyek-proyek itu terhenti setelah kontraktor meninggalkan pekerjaan karena tagihan yang belum dibayar.

Wakil Presiden Gachagua mengatakan dalam wawancara dengan stasiun radio lokal Inooro FM bahwa Ruto akan menyampaikan ke para pejabat Cina, apakah mereka dapat menambahkan waktu kepada Kenya, sehingga negara itu dapat membayar (utang) perlahan-lahan, dan menambahkan sedikit uang agar kenya dapat menyelesaikan pembangunan jalan.

“Jika kami mendapat US$1 miliar (Rp15 triliun), kami bisa memberikan uang kepada orang-orang ini (kontraktor) agar mereka bisa kembali bekerja, sehingga selagi kami membayar utang, jalan-jalannya bisa selesai,” katanya.

Afrika merupakan fokus dari Inisiatif Sabuk dan Jalan yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping, yang diluncurkan pada 2013 untuk menciptakan kembali Jalur Sutra kuno dan memperluas pengaruh geopolitik dan ekonomi Cina melalui dorongan pembangunan infrastruktur global. Namun, lonjakan pinjaman Cina ke negara-negara seperti Kenya telah membuat marah para pengkritik, serta meningkatkan beban utang dan beban pembayaran berikutnya.

Menurut data resmi, pemerintah Kenya menghabiskan sekitar setengah dari pendapatannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo sehingga membebani keuangannya. Situasi ini diperparah oleh pembayaran utang luar negeri di tengah melemahnya mata uang Kenya.

Pada Selasa, 3 Oktober 2023, Kabinet memerintahkan semua kementerian agar memotong 10 persen anggaran mereka, sementara kantor kepresidenan memberlakukan beberapa pembatasan perjalanan ke luar negeri oleh pejabat pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran.

“Memang benar banyak orang yang bepergian ke luar negeri, menghabiskan banyak uang, dan itulah sebabnya presiden memerintahkan menteri dan gubernur pun hanya boleh bepergian dengan dua orang,” kata Gachagua.

REUTERS

Pilihan Editor: Cina Akan Memperluas Stasiun Luar Angkasa

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini