Normalisasi Hubungan Arab Saudi dan Israel, Senator AS: Imbalan untuk Riyadh Terlalu Berat

Reporter

Nabiila Azzahra

Editor

Ida Rosdalina

Kamis, 5 Oktober 2023 11:53 WIB

Gambar kombinasi menunjukkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman di Osaka, Jepang 29 Juni 2019 dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem 9 Februari 2020. [Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Dua puluh Senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat mendukung normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, namun ragu untuk memberikan imbalan yang diminta Riyadh atas pembukaan relasi dengan Israel.

Dalam sebuah surat ke Presiden Joe Biden, para senator menekankan penolakan yang mungkin dihadapi Gedung Putih dari Kongres jika pemerintah memfasilitasi sebuah perjanjian membuka relasi diplomatik antara Israel dan Arab Saudi, yang sudah lama bermusuhan, sebagai ganti AS memenuhi permintaan Riyadh.

Negosiasi telah mengalami kemajuan, tetapi para pejabat mengatakan masih banyak yang harus dilakukan.

Saran dari rekan Biden di Partai Demokrat termasuk imbauan bahwa perjanjian perlu mencakup ketentuan yang “bermakna” untuk menjaga pilihan solusi dua negara di konflik Israel-Palestina. Pemerintah sayap kanan Israel diperkirakan akan menolak berkompromi dengan Palestina.

“Perdamaian antara Israel dan negara-negara tetangganya telah menjadi tujuan lama kebijakan luar negeri AS, dan kami tetap berpikiran terbuka tentang perjanjian apa pun yang berpotensi memperdalam hubungan politik, budaya, dan ekonomi antara Arab Saudi dan Israel,” tulis para senator.

Advertising
Advertising

Namun, para senator menyatakan keraguan dalam memberikan apa yang diinginkan Saudi.

Arab Saudi bertekad untuk mendapatkan pakta militer yang mengharuskan AS untuk membela kerajaan tersebut sebagai imbalan atas pembukaan hubungan dengan Israel. Saudi tidak akan mendukung kesepakatan, bahkan jika Israel tidak menawarkan konsesi besar kepada Palestina dalam upaya mereka untuk menjadi negara, menurut tiga sumber tingkat regional kepada Reuters.

“Diperlukan bukti tingkat tinggi untuk menunjukkan bahwa perjanjian mengikat dalam bidang pertahanan dengan Arab Saudi – sebuah rezim otoriter yang sering melemahkan kepentingan AS, memiliki catatan hak asasi manusia yang sangat memprihatinkan, dan telah menjalankan agenda kebijakan luar negeri yang agresif dan ceroboh – selaras dengan kepentingan AS,” kata surat itu.

Baik Partai Demokrat maupun Republik sebelumnya pernah mengecam Riyadh atas intervensinya di Yaman, peningkatan harga minyak, dan perannya dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.

Surat itu juga menyatakan keprihatinan atas permintaan Saudi untuk bantuan nuklir sipil dan akses terhadap persenjataan canggih.

Surat tersebut mengatakan bahwa AS harus menjaga Saudi agar tetap berpegang pada “standar emas” Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS, yang menetapkan kerangka kerja sama nuklir damai.

Para senator AS yang memimpin upaya surat tersebut termasuk Ketua Subkomite Timur Tengah Chris Murphy, orang nomor dua Partai Demokrat Dick Durbin, Chris Van Hollen, dan Peter Welch.

REUTERS

Pilihan Editor: Taliban: Rencana Pakistan Mengusir Ribuan Pengungsi Afghanistan 'Tidak Dapat Diterima'

Berita terkait

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

5 jam lalu

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

RUU tersebut diperkirakan tidak akan menjadi undang-undang, tetapi lolosnya beleid itu di DPR AS menunjukkan kesenjangan pada tahun pemilu soal Israel

Baca Selengkapnya

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

21 jam lalu

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

Cara Biden menangani isu Gaza menjadi penentu penting untuk suara pemilu nanti.

Baca Selengkapnya

Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

1 hari lalu

Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

Biden dan mantan presiden Donald Trump sepakat untuk menggelar dua debat kampanye pada Juni dan September dalam pemilihan presiden AS tahun ini

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: 9 Negara Tolak Keanggotaan Palestina di PBB hingga Serangan Bom Nuklir ke Gaza

2 hari lalu

Top 3 Dunia: 9 Negara Tolak Keanggotaan Palestina di PBB hingga Serangan Bom Nuklir ke Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 14 Mei 2024 diawali oleh alasan 9 negara menolak Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

2 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

Senator AS Sarankan Israel Serang Gaza dengan Bom Nuklir

3 hari lalu

Senator AS Sarankan Israel Serang Gaza dengan Bom Nuklir

Senator AS Lindsey Graham melontarkan pernyataan kontroversial terkait agresi Israel di Gaza. Ia menyarankan Israel membom nuklir Gaza

Baca Selengkapnya

Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

5 hari lalu

Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

Anggota DPR AS dari Partai Republik, Cory Mills, pada Jumat mengatakan telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.

Baca Selengkapnya

AS Kritik Israel Soal Penggunaan Senjatanya di Gaza, Tapi Tolak Hentikan Pasokan

6 hari lalu

AS Kritik Israel Soal Penggunaan Senjatanya di Gaza, Tapi Tolak Hentikan Pasokan

Pemerintahan Joe Biden mengakui bahwa Israel kemungkinan menggunakan senjata yang disediakan AS tak sesuai hukum kemanusiaan di Gaza

Baca Selengkapnya

Israel Tetap Terima Senjata AS Senilai Miliaran Dolar, Meski Ada Penundaan oleh Biden

7 hari lalu

Israel Tetap Terima Senjata AS Senilai Miliaran Dolar, Meski Ada Penundaan oleh Biden

Persenjataan Amerika Serikat senilai miliaran dolar masih tersedia untuk Israel, meskipun ada penundaan pengiriman oleh Presiden Joe Biden

Baca Selengkapnya

Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

9 hari lalu

Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

Penggunaan alat sadap oleh sejumlah lembaga negara antara lain Polri, Kejaksaan Agung, KPK, berpotensi melanggar HAM.

Baca Selengkapnya