TEMPO.CO, Jakarta - Steve Scalise dari Partai Republik dan Jim Jordan dari Partai Demokrat pada Rabu, 4 Oktober 2023 mengajukan diri untuk mengisi kursi Ketua DPR AS yang kosong setelah Kevin McCarthy digulingkan dalam pemungutan suara pada hari Selasa. Ia menjadi Ketua DPR pertama dalam sejarah AS yang dicopot dari jabatannya.

Kedua anggota parlemen tersebut mungkin akan bersaing dengan kandidat-kandidat lainnya dalam persaingan untuk mengisi jabatan nomor satu di DPR, yang mayoritas dipegang oleh Partai Republik. Scalise saat ini merupakan orang nomor dua di DPR dari Partai Republik, memegang jabatan sebagai Pemimpin Mayoritas DPR.

Setelah pencopotan bersejarah McCarthy yang diinisiasi oleh Perwakilan Partai Republik Matt Gaetz dan didorong oleh faksi pemberontak dari sesama Partai Republik, jadwal pemungutan suara telah ditetapkan pada 11 Oktober untuk memilih penggantinya. Partai Republik pun dijadwalkan bertemu sehari sebelumnya untuk mendengar dari para kandidat.

Perebutan kepemimpinan ini terjadi selagi anggota parlemen harus memperpanjang undang-undang belanja pemerintah sebelum berakhir pada 18 November mendatang dan memperbarui program subsidi pertanian dan nutrisi, serta tugas-tugas lainnya.

Dua kandidat pertama

Scalise, 57 tahun, yang sedang menjalani pengobatan kanker, telah lama dianggap sebagai pewaris McCarthy dan telah bertemu secara pribadi dengan Partai Republik untuk membangun dukungan bagi pencalonannya. Ia dipandang lebih konservatif daripada McCarthy.

Pada 2017, ia sempat terluka parah ketika seorang pria yang mengkritik Partai Republik di media sosial menembaknya dan anggota parlemen partai lainnya saat mereka sedang berlatih untuk pertandingan bisbol.

“Kita semua perlu bersatu dan mengambil arah yang sama untuk mengembalikan negara ke jalur yang benar,” tulisnya dalam surat kepada Partai Republik.

Sementara, Jordan, 59 tahun, adalah mantan pegulat di perguruan tinggi. Ia memimpin penyelidikan terhadap pemerintahan Biden, dan pertama kali menjadi terkenal sebagai pemimpin sayap kanan partai tersebut sebelum akhirnya membentuk aliansi dengan McCarthy. Ia terkenal atas reputasinya untuk menghindari mengenakan jas, dan merupakan pendukung vokal mantan Presiden Donald Trump.

Sebagai ketua Komite Kehakiman, ia terlibat dalam penyelidikan pemakzulan terhadap Biden dan terlibat dengan jaksa penuntut negara yang telah mengajukan kasus pidana terhadap Trump.

“Kita bisa fokus pada perubahan yang memperbaiki negara dan menyatukan kita dalam menawarkan solusi nyata. Tapi apa pun yang kita lakukan, kita harus melakukannya bersama-sama dalam sebuah konferensi,” tulisnya kepada Partai Republik.

Keduanya berpotensi menghadapi tantangan. Jordan dipandang oleh sebagian kelompok moderat sebagai terlalu jauh ke kanan, dan oleh sebagian kelompok garis keras terlalu dekat dengan McCarthy.

Scalise dipandang oleh sekutu McCarthy tidak melakukan apa pun untuk membantunya menghadapi tantangan selama kepemimpinan, dan kemampuan fisiknya untuk mengemban pekerjaan dipertanyakan, menurut salah satu anggota parlemen Partai Republik yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

Perwakilan Kevin Hern, yang memimpin kelompok kebijakan untuk anggota parlemen konservatif, mengatakan ia juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan diri dalam perebutan kursi Ketua DPR. “Saya pikir kita perlu mengarahkan senjata kita ke luar, bukan ke satu sama lain,” katanya kepada wartawan.

Sementara ini, Perwakilan Patrick McHenry menjabat sebagai ketua setelah pemecatan McCarthy.

<!--more-->

Kekhawatiran akan tata kelola

Penggulingan McCarthy menjadi faktor terbaru yang menyebabkan Wall Street khawatir terhadap tata kelola politik AS, menyusul nyarisnya penutupan pemerintah pada akhir pekan ini dan krisis sebelumnya pada awal tahun yang membawa pemerintah AS ke ambang gagal bayar (default).

Kekhawatiran tersebut, serta kekhawatiran mengenai suku bunga, telah berperan dalam aksi jual obligasi pemerintah yang berkelanjutan. Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pada Rabu menemukan bahwa dua pertiga warga AS yakin para politikus Washington tidak bisa mengesampingkan perbedaan partisan dalam menjalankan tugasnya.

Pekerjaan sebagai ketua parlemen terbukti sulit bagi Partai Republik dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Partai Republik terakhir, Paul Ryan, pensiun dari Kongres setelah kesulitan bekerja dengan Trump, rekan sesama anggota Partai Republik. Pendahulunya, John Boehner, mengundurkan diri setelah bentrokan dengan sayap kanan partai tersebut.

Beberapa anggota Partai Republik mengatakan mereka perlu mengubah peraturan majelis untuk mempersulit pencopotan ketua. Pada Januari lalu, peraturan sempat dipermudah saat McCarthy setuju untuk menurunkan ambang batas tersebut agar setiap anggota dapat menantang kepemimpinannya dengan mendesak pemungutan suara.

Hal itu ia lakukan sebagai syarat untuk memenangkan dukungan untuk jabatan tersebut, sehingga pada akhirnya memberikan peluang bagi Perwakilan Matt Gaetz untuk melakukan hal tersebut.

“Siapa pun yang nanti mendapatkan suara saya untuk jadi ketua harus menjelaskan kepada saya bagaimana agar kejadian kemarin tidak akan terulang lagi,” kata anggota DPR dari Partai Republik, Kelly Armstrong.

McCarthy, yang memimpin mayoritas tipis 221-212, mengandalkan suara Demokrat untuk meloloskan RUU belanja sementara pada Sabtu untuk menghindari penutupan pemerintah, yang membuat marah Gaetz dan anggota Partai Republik sayap kanan lainnya.

Seluruh anggota DPR dari Partai Republik dan Demokrat memilih ketua, yang akan memegang posisi tersebut hingga awal Januari 2025, kecuali ia juga digulingkan. Pemimpin Partai Demokrat Hakeem Jeffries diperkirakan akan mencalonkan diri melawan kandidat Partai Republik mana pun yang dicalonkan oleh konferensi partai, seperti yang ia lakukan pada Januari.

REUTERS