TEMPO.CO, Jakarta - Taiwan dan India dilaporkan sedang melakukan pembicaraan untuk menandatangani sebuah pakta soal migrasi dan mobilitas. Pasalnya, Taiwan saat ini kekurangan tenaga kerja bidang manufaktur, konstruksi dan pertanian. Surat kabar Hindustan Times pada awal pekan mewartakan berdasarkan sumber yang faham dengan permasalahan ini kalua kesepakatan Taiwan dan India itu kemungkinan ditanda-tangani secepatnya bulan depan.

Manharsinh Laxmanbhai Yadav, Dirjen Asosiasi India-Taipe, mengatakan sejumlah perusahaan asal Taiwan sudah mengutarakan ketertarikan untuk merekrut tenaga kerja dari wilayah timur laut India, di mana disana ada sekitar 45 juta orang. Pemilihan wilayah tersebut karena dianggap punya kesamaan dalam hal budaya dan makanan. Kesepakatan ini, diharapkan bisa membawa hubungan perdagangan Taiwan – India ke arah positif dan membawa potensi yang positif dan besar.

India tidak punya hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Beijing memandang Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Cina. Sedangkan hubungan perdagangan Cina – India dalam beberapa tahun terakhir tumbuh stabil. India berada diurutan ke-45 sebagai tempat tujuan ekspor Taiwan dan nomor ke-18 untuk impor.

Perdagangan keduanya tumbuh lebih dari tujuh kali lipat dalam dua dekade terakhir. Pada 2001, nilai perdagangan India – Taiwan dari USD 1.19 miliar (Rp18 triliun) menjadi USD8.4 miliar (Rp130 triliun) pada 2022.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja Taiwan yang dipublikasi oleh Taipei Times, sampai Agustus 2023 di Taiwan ada lebih dari 746 ribu pekerja migran di sektor industri tradisional dan sektor perawatan lansia. Sebagian besar pekerja migran itu berasal dari Indonesia, Vietnam, Filipina dan Thailand, ada pula sedikit dari Malaysia dan Mongolia.

Banyak warga negara India yang tertarik bekerja di Taiwan. Upah minimum di Taiwan sebesar NTD 26.400 (Rp 12,7 juta) per bulan. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding upah minimum di India yang besar 5.340 rupee (Rp 1 juta) per bulan.

Sumber: RT.com

Pilihan Editor Jokowi Terbitkan Perpres Wajib Lapor Loker, Ingin Ada Satu Kesatuan Pasar Kerja