TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dipimpin Partai Republik akan mengadakan sidang pertama penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Partai Demokrat, Joe Biden, pada Kamis, 28 September 2023. Sidang ini diadakan dua hari sebelum batas waktu Kongres AS mencegah shutdown atau penutupan pemerintah.

Sidang yang dilakukan oleh Komite Pengawas DPR kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan bukti baru tentang hubungan keuangan Biden dengan putranya, Hunter Biden, yang menjalankan berbagai usaha bisnis internasional sambil berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol.

Hingga saat ini, Partai Republik belum menemukan bukti yang menunjukkan Biden menerima uang dari usaha bisnis putranya. Mereka berpendapat bahwa penyelidikan pemakzulan ini dapat membantu mendapatkan dokumen yang mereka cari.

Partai Demokrat mengatakan Partai Republik sejauh ini belum menemukan bukti yang dicari karena memang bukti tersebut tidak ada. Mereka menuduh bahwa upaya pemakzulan ini hanyalah untuk mengalihkan dari mantan Presiden Republik Donald Trump dan empat dakwaan yang sedang ia hadapi.

Saksi yang akan dihadirkan Partai Republik dalam sidang ini bukan merupakan fact witness atau saksi yang memiliki pengetahuan langsung tentang kasus. Artinya, mereka tidak tahu apa pun mengenai kesepakatan luar negeri Hunter Biden atau potensi keterlibatan ayahnya. Ketiga saksi tersebut adalah seorang akuntan forensik, mantan pejabat Departemen Kehakiman AS, dan seorang profesor hukum.

Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya telah secara pribadi mengambil keuntungan dari kebijakan yang ia ambil sebagai wakil presiden selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama antara tahun 2009 dan 2017. Secara terpisah, mereka juga menuduh Departemen Kehakiman ikut campur dalam penyelidikan pajak terhadap Hunter Biden.

Mereka belum memberikan bukti apa pun atas tuduhan terhadap sang presiden. Gedung Putih mengatakan penyelidikan tersebut tidak berdasar dan didorong oleh politik menjelang pemilihan presiden 2024, ketika Biden kemungkinan akan menghadapi pertandingan ulang dengan Donald Trump.

Tidak jelas apakah anggota DPR dari Partai Republik akan memenangkan suara di akhir penyelidikan untuk mendukung pemakzulan. Namun, bahkan jika pemungutan suara tersebut berhasil, kecil kemungkinannya Senat yang dikuasai Partai Demokrat akan memilih untuk mencopot Biden dari jabatannya.

<!--more-->

Duduk Perkara

Inti dari penyelidikan ini adalah tuduhan bahwa Biden, sebagai wakil presiden saat itu, menekan Ukraina untuk memecat seorang jaksa penuntut utama karena jaksa tersebut sedang menyelidiki Burisma, sebuah perusahaan di mana Hunter Biden menjadi anggota dewan direksinya.

Namun, presiden Ukraina saat itu, Petro Poroshenko, mengatakan kepada Fox News Channel pada Sabtu bahwa hal tersebut tidak benar adanya. Pantang menyerah, anggota DPR dari Partai Republik mengatakan mereka berencana mencari catatan bank pribadi dan bisnis Hunter Biden dan James Biden, adik sang presiden.

Pada Selasa, Komite Pengawas DPR mengatakan mereka telah menerima transfer bank dari warga negara Cina yang dikirim ke Hunter, dan mencantumkan alamat rumah Joe Biden di Delaware sebagai tujuannya, sebelum dia menjadi presiden. Tidak jelas apakah Biden benar menerima uang tersebut.

Menjelang Shutdown Pemerintahan

Sidang penyelidikan ini diselenggarakan ketika anggota DPR dari Partai Republik sedang berselisih dengan Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat mengenai pendanaan pemerintah untuk tahun fiskal yang dimulai 1 Oktober. Sebagian besar pemerintahan akan ditutup jika mereka tidak mencapai kesepakatan soal ini.

Penutupan pemerintahan yang berkepanjangan berpotensi memperlambat penyelidikan pemakzulan Biden, karena lebih sedikit pejabat pemerintah akan bekerja untuk menanggapi permintaan informasi.

Juru bicara Gedung Putih, Ian Sams. mengatakan anggota DPR dari Partai Republik lebih memprioritaskan “teori konspirasi” dibandingkan menjaga pemerintahan tetap terbuka.

Mantan Presiden Trump menyambut baik penyelidikan terhadap Biden. Trump dimakzulkan dua kali selama empat tahun masa kepresidenannya dan menghadapi empat dakwaan pidana – pertama kalinya karena diduga menekan Ukraina untuk menyelidiki Biden menjelang pemilu 2020. Trump dibebaskan oleh Senat dua kali.

REUTERS

Pilihan Editor: Taiwan Sebut Cina Tahu Ancaman Bersenjata akan Gagal Pengaruh Pemilu