Presiden El Salvador Terus Perangi Mafia dan Geng Meski Dikritik HAM PBB, Ini Profil Nayib Bukele

Jumat, 22 September 2023 17:50 WIB

Presiden El Salvador, Nayib Bukele, berswafoto di Sidang Umum PBB pada Kamis, 26 September 2019. Reuters/Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden El Salvador Nayib Bukele membanggakan keberhasilannya memberantas mafia atau geng di negaranya dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Selasa, 19 September 2023.

Maret lalu, dia dikritik dan aksinya dikecam oleh divisi Hak Asasi Manusia atau HAM PBB. Nayib Bukele mengatakan, jika El Salvador mendengarkan kritik dari luar, termasuk dari PBB, negara kecil di Amerika Tengah itu akan kembali menjadi ibu kota pembunuhan dunia.

“Hari ini, saya datang untuk memberi tahu Anda bahwa perdebatan itu telah berakhir,” kata Nayib Bukele.

Memberantas geng di negaranya, menurutnya adalah keputusan tepat yang telah diambil olehnya. Kini El Salvador diklaim bukan lagi ibu kota kematian dunia. Dia juga membanggakan bagaimana dirinya membuat negaranya mencapai kondisi itu dalam waktu singkat.

“Saat ini kita adalah model keamanan dan tidak ada yang meragukannya. Ada hasilnya. Itu tidak dapat disangkal,” katanya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, lebih dari 72 ribu orang telah ditangkap berdasarkan keadaan darurat yang diperintahkan Bukele pada Maret 2022 setelah meningkatnya kekerasan geng. Kekuasaan khusus yang diberikan Kongres kepada Bukele menangguhkan beberapa hak dasar, seperti akses terhadap pengacara dan alasan penangkapan seseorang.

Kritikus mengatakan bahwa tidak ada proses hukum yang adil, dan ribuan orang yang tidak bersalah menjadi korban serangan keamanan. Lebih dari 7 ribu orang ditangkap namun dibebaskan karena kurangnya bukti adanya hubungan geng. Ini membuktikan operasi itu digelar serampangan.

PBB bidang hak asasi manusia menyatakan keprihatinan atas tindakan keras yang telah berlangsung selama setahun itu. PBB juga mencatat pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara meluas, ribuan penangkapan yang tidak berdasar, dan puluhan kematian dalam tahanan gara-gara operasi.

Profil Nayib Bukele

Nayib Bukele atau Nayib Armando Bukele Ortez lahir pada 24 Juli 1981. Ia adalah putra dari insinyur kimia dan pengusaha Armando Bukele Kattán dan Olga Ortez. Ayahnya berasal dari Palestina dan dia memiliki saudara laki-laki, Yamil. Nayib memulai kariernya sebagai pengusaha, bekerja bersama ayahnya sejak usia muda. Pada usia 18 tahun, dia sudah menjalankan perusahaan yang sukses.

Kemudian, dia mulai belajar hukum di Central American University José Simeón Cañas; Namun, dia tidak lulus, karena dia memutuskan untuk melanjutkan bisnis keluarganya. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang pengusaha ternama. Nayib adalah pemilik salah satu distributor Yamaha di El Salvador dan direktur perusahaan periklanan Obermet.

Dia terjun ke dunia politik sebagai anggota Front Farabundo Martí untuk Pembebasan Nasional (FMLN). Dia telah menjalin kontak dengan partai tersebut sejak usia muda. Tetapi baru pada 2011 dia menawarkan dirinya sebagai calon Wali Kota Nuevo Cuscatlán dan terpilih setahun setelahnya. Bukele dengan cepat mendapatkan pengakuan atas ide-ide sayap kirinya dan kedekatannya dengan generasi muda.

Hanya satu bulan setelah berakhirnya pemerintahannya, dia terpilih kembali, kali ini menjadi Wali Kota San Salvador. Ia sukses memerintah mulai 1 Mei 2015 hingga 30 April 2018. Pada 10 Oktober 2017, ia dikeluarkan dari FMLN. Sejak itu, dia menjadi salah satu kritikus partai yang paling aktif.

Setelah masa jabatannya berakhir, ia memulai kampanyenya untuk menjadi presiden dengan partai Gran Alianza por la Unidad Nacional atau GANA dan dengan Félix Ulloa sebagai pasangannya. Pada pemilu presiden 3 Februari 2019, Nayib keluar sebagai pemenang dengan perolehan total 1.434.856 suara atau 53 persen pemilih, melawan calon ARENA, Carlos Calleja. Kemenangannya mengakhiri lebih dari 30 tahun bipartisan dalam pemerintahan.

Pada April 2020, Nayib menarik perhatian negara dan komunitas internasional karena kebijakannya memerintahkan penutupan penjara yang memiliki anggota geng. Hal ini menyusul gelombang kekerasan yang menewaskan 77 orang di negaranya. Tindakan tersebut tak mendapatkan perhatian dunia karena krisis akibat Covid-19. Padahal kebijakan Nayib itu melanggar hak-hak dasar narapidana.

Karena alasan ini, banyak kritikus yang menentang pemerintahannya. Otoritarianisme dan penggunaan angkatan bersenjata yang berlebihan telah mengkhawatirkan semua sektor di negara ini dan komunitas internasional. Terbaru, dia membanggakan keberhasilannya memberantas mafia atau geng di negaranya dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa, 19 September 2023.

Pilihan Editor: Presiden Nayob Bukele Kerahkan 10 Ribu Tentara untuk Tangani Kekerasan Geng di El Salvador

Berita terkait

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

1 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

1 hari lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Gilad Erdan Dubes Israel Sobek Salinan Piagam PBB Usai Voting Status Palestina, Ini Profilnya

1 hari lalu

Gilad Erdan Dubes Israel Sobek Salinan Piagam PBB Usai Voting Status Palestina, Ini Profilnya

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan merobek salinan Piagam PBB, memprotes pemungutan suara resolusi yang mendukung keanggotaan penuh Palestina.

Baca Selengkapnya

Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

1 hari lalu

Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

Sebanyak 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB, 9 negara menolak dan 25 negara lain abstain. Apa alasan mereka menolak?

Baca Selengkapnya

Korea Utara Dukung Resolusi PBB untuk Keanggotaan Palestina

2 hari lalu

Korea Utara Dukung Resolusi PBB untuk Keanggotaan Palestina

Korea Utara pada Ahad mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan "hak dan keistimewaan" kepada Palestina

Baca Selengkapnya

7 Momen Langka Sidang Majelis Umum PBB Sepanjang Masa: Terbaru Dubes Israel Hancurkan Piagam PBB

2 hari lalu

7 Momen Langka Sidang Majelis Umum PBB Sepanjang Masa: Terbaru Dubes Israel Hancurkan Piagam PBB

Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan mengeluarkan mesin penghancur kertas di podium Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat, 10 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Hak Veto, Dimiliki Anggota Tetap DK PBB, Bisa Gagalkan Keanggotaan Negara Palestina dari Majelis Umum PBB

2 hari lalu

Hak Veto, Dimiliki Anggota Tetap DK PBB, Bisa Gagalkan Keanggotaan Negara Palestina dari Majelis Umum PBB

Hak veto diberikan sebagai apresiasi terhadap jasa dari 5 negara dalam memprakarsai berdirinya PBB. Apakah bisa gagalkan resolusi Majelis Umum PBB.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Majelis Umum PBB Dukung Keanggotaan Penuh Negara Palestina

3 hari lalu

5 Fakta Majelis Umum PBB Dukung Keanggotaan Penuh Negara Palestina

Ada 143 anggota PBB menyatakan dukungan resolusi yang menyerukan Palestina memenuhi syarat menjadi anggota penuh PBB ke-194 sebagai negara Palestina.

Baca Selengkapnya

Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

4 hari lalu

Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

Australia dan Selandia Baru pada Jumat bergabung dengan 141 negara lain untuk mendukung negara Palestina dalam pemungutan suara keanggotaan PBB

Baca Selengkapnya

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

4 hari lalu

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Dubes Cina untuk PBB Fu Cong mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses keanggotaan penuh Palestina di PBB yang didukung Majelis Umum

Baca Selengkapnya