TEMPO.CO, Jakarta --Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang hadir dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB pada Senin, membahas berbagai macam isu dalam pertemuan bilateral dengan negara-negara yang hadir.

Kebanyakan dari isu bilateral yang dibicarakan adalah soal penguatan kerja sama perdagangan dan investasi. Namun, Menlu Retno juga membahas bantuan untuk Myanmar hingga pencalonan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Retno pun membahas upaya sinergi bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dengan Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA), Martin Griffiths.

“Jadi, bagaimana kita mensinergikan bantuan dari UN dan bantuan dari ASEAN sehingga dampaknya dapat lebih dirasakan oleh rakyat Myanmar,” ujarnya.

Sebelumnya, dia juga menyampaikan bahwa organisasi ASEAN yang memfasilitasi koordinasi penanggulangan bencana, AHA Centre, sudah dapat memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah Myanmar yang sangat terdampak konflik, yaitu Sagaing dan Magwai.

Perwakilan negara-negara yang ditemuinya antara lain dari Palau, Slowakia, Amerika Serikat, dan Saint Lucia.

“Dengan Palau, secara khusus kita membahas kerja sama pembangunan dengan Pasifik, dan Indonesia mengundang Palau untuk hadir dalam KTT Archipelagic and Small Island States (AIS) yang akan dilakukan di Bali pada 11 Oktober nanti,” kata Retno dalam keterangan tertulis kepada awak media tertanggal Senin, 18 September 2023.

Sementara, dengan Slowakia, Retno membahas mengenai percepatan negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Perjanjian dagang ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia serta memperluas investasi langsung.

Sejauh ini, perundingan perjanjian yang diluncurkan pada 18 Juli 2016 tersebut telah mencapai putaran ke-15. Melansir dari Kementerian Perdagangan RI, putaran ke-16 rencananya akan dilaksanakan pada akhir 2023 di Brussels, Belgia.

Masih dengan Slowakia, Retno juga membahas aplikasi keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Retno pun bertemu dengan Anggota Kongres AS, Eric Swalwell, untuk menyampaikan apresiasi atas pembentukan Friends of Indonesia Caucus di Kongres AS. “Ini bentuk dukungan Kongres terhadap penguatan hubungan kedua negara,” kata dia.

Dengan Saint Lucia, Retno melakukan penandatanganan dua nota kesepahaman mengenai pembentukan konsultasi politik dan perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

Selain isu bilateral, isu-isu multilateral yang dia bahas di dalam setiap pembicaraan bilateral antara lain persatuan dan solidaritas Dunia Selatan, termasuk untuk memperjuangkan hak pembangunan.

Tak lupa, Retno juga membahas terkait kerja sama untuk menangani isu iklim.

“Dan saya gunakan pertemuan bilateral untuk juga meminta dukungan pencalonan Indonesia di Dewan HAM untuk 2024 – 2026, yang pemilihannya akan dilakukan pada 10 Oktober nanti,” lanjut Retno.

Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024 – 2026 pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada Sesi ke-78 Majelis Umum PBB di New York. Sebelumnya, Indonesia berkontribusi aktif sebagai anggota Dewan pada 2020 – 2022.

Pencalonan Indonesia dilakukan dengan dukungan dari ASEAN dan Asia Pasifik, bersama Cina, Jepang, dan Kuwait yang mencalonkan diri mewakili Grup Asia Pasifik.

Pilihan Editor: Isu Myanmar di KTT ASEAN, Ini Kata Jokowi hingga Sekjen PBB

NABIILA AZZAHRA