TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Pakistan mempertanyakan netralitas pemerintah sementara yang ditugaskan menggelar pemilu, karena berpihak kepada para pesaing eks Perdana Menteri yang dipenjara, Imran Khan.

Pemerintah sementara, yang mengambil alih kekuasaan bulan lalu setelah masa jabatan lima tahun parlemen berakhir, dimaksudkan untuk memastikan ketidakberpihakan menjelang pemilu, sesuai dengan Konstitusi Pakistan 1973 dan Undang-Undang Pemilu 2017 negara tersebut.

Namun, penahanan Khan yang terus berlanjut dan larangan ikut serta dalam pemilu telah menimbulkan kekhawatiran. Penahanannya terkait tuduhan membocorkan rahasia negara diperpanjang dua minggu pada hari Rabu, 13 September 2023, kata pengacaranya, Naeem Panjutha.

“Sudah menjadi persepsi umum bahwa pemerintahan sementara merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya,” demikian isi surat yang dilihat oleh Reuters, ditulis oleh KPU kepada kantor Perdana Menteri sementara Anwar ul Haq Kakar, yang mulai menjabat 12 Agustus 2023 lalu.

Kakar, yang partainya merupakan sekutu dalam pemerintahan koalisi anti-Khan, mengambil alih kekuasaan dari Shehbaz Sharif yang berasal dari partai saingan terbesar Khan, Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N). Dengan aliansi bersama 12 partai, saat itu PML-N berhasil menyingkirkan Khan dari kekuasaan.

Surat dari KPU merupakan teguran resmi yang jarang dilakukan terhadap pemerintah. Hasil pemilu jarang diterima secara luas di Pakistan dan persepsi bias dapat semakin membayangi kredibilitas prosesnya.

Penundaan pemilu nasional, yang dijadwalkan pada bulan November, telah memicu ketidakpastian politik di tengah krisis ekonomi terburuk di negara berpenduduk 241 juta jiwa tersebut.

Sejauh ini, belum ada tanggal pasti untuk pemilu. Para analis khawatir pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Kakar, yang berasal dari partai politik pro-militer, dapat tetap berkuasa untuk jangka waktu lebih lama.

Menteri Informasi Sementara Murtaza Solangi menepis anggapan bias tersebut.

“Kami tidak punya kuda favorit dalam perlombaan ini,” katanya kepada Reuters dalam pesannya pada hari Kamis, menyatakan bahwa pemerintahnya akan membantu KPU dalam memberikan kesetaraan bagi semua pihak.

Ketika ditanya mengenai sugesti dari KPU, dia mengatakan, “Perdana Menteri dan saya sendiri belum mengucapkan sepatah kata pun yang menentang partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dan Imran Khan setelah mengambil peran baru kami.”

Sementara itu, Juru Bicara KPU Haroon Khan tidak memberikan tanggapan.

Surat tersebut datang beberapa jam setelah Kakar melantik ke dalam kabinetnya seorang loyalis lama mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif yang sudah tiga kali menjabat, yaitu lawan utama Khan. Dikatakan bahwa “kehati-hatian” harus diterapkan untuk menghindari orang-orang yang “terkenal keberpihakan politiknya” dimasukkan ke dalam pemerintahan.

Kabinet sekarang juga memiliki loyalis lain terhadap partai Sharif dan sekutunya, serta kritikus vokal terhadap Khan, beberapa di antaranya mengatakan mereka menjadi korban selama pemerintahannya dari 2018 hingga 2022.

Khan, yang digulingkan pada April 2022 dalam mosi tidak percaya di parlemen, menyalahkan militer atas pemecatannya setelah dia berselisih dengan para jenderal, yang sebagian besar memutuskan siapa yang akan memerintah.

REUTERS

Pilihan Editor Putin Siap Penuhi Undangan Kim Jong Un, Kenapa AS Ketar-ketir?