TEMPO.CO, Jakarta -Pemilihan umum regional yang diadakan oleh Rusia pekan lalu dikecam oleh sejumlah negara dan disebut melanggar hukum internasional. Pasalnya, pemungutan suara juga digelar di empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia yaitu provinsi Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia.

Namun, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva menegaskan bahwa pemilu ini digelar secara transparan dan demokratis.

“Apa yang tidak demokratis dari pemilu yang sangat transparan? Banyak pengamat internasional. Tidak ada yang tertutup dari pengamat internasional,” kata Vorobieva saat ditemui Tempo di Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, Rabu.

Menurut Vorobieva, wilayah-wilayah Ukraina tempat diadakan pemilu tersebut tidak dianeksasi atau diserobot dengan paksa.

Orang-orang di wilayah ini, katanya, memberikan suara mereka saat referendum untuk menjadi bagian dari Rusia. “Apa yang tidak demokratis dalam referendum?” tambahnya. “Di mana-mana terjadi referendum dan masyarakat memberikan suara untuk mendukungnya.”

Vorobieva menyebut partisipasi tertinggi justru datang dari wilayah-wilayah Ukraina jika dibandingkan dengan seluruh Rusia. Pejabat Rusia sebelumnya juga sempat mengklaim pemilih di keempat provinsi masing-masing menyumbang 70 persen suara untuk Rusia Bersatu, partai yang mendukung Vladimir Putin.

Lebih lanjut, Vorobieva berkata bahwa penduduk di wilayah-wilayah tersebut bahagia menjadi bagian dari Rusia, berdasarkan liputan yang dia lihat di televisi nasional. Menurutnya, penduduk senang dapat memilih pemerintah daerah mereka sendiri dengan cara yang “sangat damai dan transparan”, kontras dengan apa yang terjadi di bawah Ukraina.

Sementara, Stanislav Andreychuk, salah satu ketua kelompok hak pemilih bernama Golos, mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi di banyak wilayah di negara tersebut menunjukkan bahwa “ini bukanlah pemilu yang sebenarnya”.

Melansir dari Reuters, Andreychuk mengatakan organisasinya telah menerima laporan mengenai kandidat oposisi yang ditahan, mobil mereka dirusak, dan bahkan suatu kasus yaitu pemantau pemilu diserahkan surat wajib militer.

Pilihan Editor: Rusia Memprotes Komentar Azerbaijan tentang Pemilu Regional di Wilayah Ukraina

NABIILA AZZAHRA | REUTERS