TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan susunan kabinet baru, Rabu, 13 September 2023, dengan memasukkan lima menteri perempuan. Ini merupakan jumlah wanita terbanyak dalam kabinet setelah Junichiro Koizumi melakukannya pada 2001 dan Shinzo Abe pada 2014.

Kelima wanita tersebut adalah Sanae Takaichi, yang kembali menjadi menteri keamanan ekonomi, mantan menteri kehakiman Yoko Kamikawa menjadi menteri luar negeri, dan tiga orang lainnya untuk menduduki jabatan menteri untuk pertama kalinya.

Mereka adalah Ayuko Kato, menteri yang membidangi kebijakan terkait anak, Hanako Jimi, menteri yang bertanggung jawab atas urusan Okinawa dan Wilayah Utara, dan Menteri Rekonstruksi Shinako Tsuchiya.

Perempuan kini berjumlah seperempat dari anggota kabinet, yang kira-kira setara dengan rasio perempuan di kabinet Italia, misalnya, namun Jepang tertinggal jauh di belakang anggota negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7) lainnya.

Empat dari penunjukan Kishida merupakan hal baru dalam kabinet, dengan satu-satunya pengecualian adalah Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi, tokoh penting dalam Partai Demokrat Liberal (LDP), yang sebelumnya mencalonkan diri untuk jabatan puncak.

Jepang perlu mengirimkan lebih banyak perempuan ke parlemen untuk mendapatkan keterwakilan gender yang lebih seimbang di tingkat atas, kata Koichi Nakano, pakar politik komparatif di Universitas Sophia di Tokyo.

"Hanya memiliki 10 persen anggota parlemen perempuan tidaklah cukup,” katanya, seraya mengatakan bahwa sistem kuota yang ketat adalah salah satu solusinya.

“Banyak orang di Jepang menganggap sistem kuota tidak adil dan bias,” kata Nakano. “Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sistem yang ada saat ini memberikan terlalu banyak hak istimewa kepada laki-laki, dan khususnya laki-laki dari dinasti politik.”

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik terlihat jelas pada bulan Juni ketika Jepang menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri G7 mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di mana Tokyo adalah satu-satunya anggota yang diwakili oleh menteri laki-laki.

Forum Ekonomi Dunia menempatkan Jepang pada peringkat 125 di antara 143 negara dalam hal kesetaraan gender dalam sebuah laporan tahun ini, sehingga mendorong Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno berjanji untuk mendorong lebih banyak partisipasi sosial perempuan, terutama dalam politik.

Kesetaraan gender di Jepang dalam pemberdayaan politik termasuk yang terendah di dunia, yaitu peringkat 138, di bawah Tiongkok, Arab Saudi, dan Turki.

Pada bulan Juni, Kishida mengatakan pihaknya akan meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan hingga tiga kali lipat menjadi 30% dalam dekade berikutnya, melalui langkah-langkah seperti menawarkan pengaturan pengasuhan anak dan dana untuk mendukung kandidat perempuan.

REUTERS

Pilihan Editor Kapal Pesiar Mewah Kandas di Greenland, Angkut 206 Penumpang