TEMPO.CO, Jakarta - Perpecahan yang lebih dalam dan mengakar terkait perang Rusia di Ukraina berisiko menggagalkan kemajuan dalam isu-isu seperti ketahanan pangan, kesulitan utang, dan kerja sama global dalam perubahan iklim ketika negara-negara paling kuat di dunia bertemu akhir pekan ini dalam KTT G20 di New Delhi, India.

Sikap keras terhadap perang telah menghalangi tercapainya kesepakatan bahkan pada satu komunike saja pada 20 atau lebih pertemuan tingkat menteri G20 selama masa kepresidenan India tahun ini, sehingga menyerahkan kepada para pemimpin untuk mencari jalan keluarnya, jika memungkinkan.

Namun Cina akan diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang, bukan Presiden Xi Jinping, sementara Rusia telah mengkonfirmasi ketidakhadiran Presiden Vladimir Putin, yang menunjukkan bahwa tidak ada negara yang kemungkinan akan mencapai konsensus.

Itu berarti pertemuan puncak dua hari yang dimulai tanggal 9 September akan didominasi oleh negara-negara Barat dan sekutunya. Para pemimpin G20 yang akan hadir antara lain Presiden AS Joe Biden, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Mohammed Bin Salman dari Arab Saudi, dan Fumio Kishida dari Jepang.

KTT yang gagal akan mengungkap batas-batas kerja sama antara negara-negara Barat dan non-Barat, dan mendorong negara-negara untuk melipatgandakan kelompok yang mereka rasa lebih nyaman, kata para analis.

Mengatasi ancaman global “memecah blok-blok Barat dan non-Barat bukanlah hal yang Anda inginkan,” kata Michael Kugelman, direktur South Asia Institute di Wilson Center di Washington.

Gagal mencapai konsensus juga akan merugikan kredibilitas diplomatik Perdana Menteri India Narendra Modi, yang menggunakan kursi kepresidenan untuk memperkuat posisi New Delhi sebagai kekuatan ekonomi dan pemimpin negara-negara selatan.

“Jika pertemuan puncak para pemimpin gagal, New Delhi dan khususnya Modi akan mengalami kemunduran diplomatik dan politik yang besar,” kata Kugelman.

India, yang tidak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, harus meyakinkan blok tersebut untuk menyetujui pernyataan bersama – yang disebut Deklarasi Pemimpin – atau membiarkan kepresidenannya menjadi negara pertama yang berakhir tanpa komunike seperti itu sejak 2008.

“Posisinya semakin menguat sejak KTT Bali,” kata seorang pejabat senior pemerintah India kepada Reuters, merujuk pada KTT tahun 2022 yang diadakan di Indonesia. “Rusia dan Cina telah memperkuat posisi mereka sejak saat itu, dan konsensus akan sangat sulit dicapai.”

<!--more-->

Menit Terakhir

Di Bali, Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan pernyataan bersama pada menit-menit terakhir dari blok tersebut. India berharap para pemimpin dapat kembali melakukan sesuatu pada saat-saat terakhir, kata pejabat pemerintah lainnya.

Deklarasi Pemimpin Bali menyatakan “sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan bahwa perang tersebut menyebabkan penderitaan manusia yang sangat besar dan memperburuk kerapuhan yang ada dalam perekonomian global.”

Deklarasi itu juga menyebutkan bahwa “ada pandangan lain dan penilaian berbeda mengenai situasi dan sanksi.”

Pejabat India lainnya mengatakan bahwa di Bali, “Rusia dan Cina lebih fleksibel.” Namun ketika perang telah berlangsung selama 18 bulan, negara-negara “bahkan tidak menyetujui bahasa yang digunakan dalam Deklarasi Bali”.

Bulan lalu, kelompok negara-negara BRICS, di mana Cina adalah negara terkuat, menambahkan setengah lusin negara lagi ke dalam blok tersebut dalam upaya untuk merombak tatanan dunia yang mereka anggap sudah ketinggalan zaman.

“Ketidakhadiran Xi mungkin merupakan upaya Beijing untuk mengakhiri G20, hanya beberapa minggu setelah memperluas organisasi BRICS yang lebih selaras dengan pandangan dunia Cina,” kata David Boling, direktur perusahaan konsultan Eurasia Group.

India adalah anggota BRICS, bersama dengan Rusia, Cina, Brasil, dan Afrika Selatan, dan sebelumnya memiliki kekhawatiran mengenai perluasan blok tersebut. Namun pada pertemuan puncak di Johannesburg bulan lalu, mereka mencapai konsensus mengenai kriteria pendatang baru.

Dalam kepresidenannya di G20, India berusaha mengesampingkan perbedaan yang ada di Ukraina dan mendorong resolusi mengenai perubahan iklim, utang untuk negara-negara rentan, peraturan seputar mata uang kripto, dan reformasi bank multilateral.

New Delhi juga berusaha memecahkan kebuntuan mengenai kesepakatan yang memungkinkan ekspor biji-bijian Ukraina secara aman melalui Laut Hitam, namun Rusia kemungkinan besar bergeming dengan penolakannya terhadap rencana tersebut, kata para pejabat India.

Sepanjang tahun ini, hanya ada sedikit kemajuan dalam perundingan restrukturisasi utang dan pajak minimum perusahaan global, namun India berhasil memperoleh dukungan dari AS dan IMF untuk menerapkan peraturan global yang menyeluruh mengenai mata uang kripto.

Sebuah komite G20 di bawah mantan birokrat India N.K. Singh dan ekonom Larry Summers, mantan Menteri Keuangan AS, juga mengusulkan peningkatan pinjaman bank multilateral ke negara-negara berkembang. Usulan tersebut belum disepakati.

Sasaran perubahan iklim juga telah memecah belah negara maju dan berkembang pada pertemuan kelompok tersebut pada bulan Juli dan para pejabat mengatakan posisi tersebut tidak mungkin berubah pada pertemuan puncak tersebut.

REUTERS

Pilihan Editor: Berpotensi Runtuh, 104 Gedung Sekolah di Inggris Ditutup