TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan gedung sekolah lainnya di Inggris mungkin runtuh dan tidak aman, kata Menteri Pendidikan Inggris Gillian Keegan pada Senin, 4 September 2023, setelah pihak berwenang memerintahkan 104 sekolah untuk menutup gedung-gedung yang terbuat dari beton tua dan lemah.

Pengungkapan runtuhnya gedung-gedung sekolah hanya beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru telah memicu kemarahan di kalangan orang tua dan guru, sehingga menimbulkan masalah politik baru bagi Perdana Menteri Rishi Sunak menjelang pemilu yang diperkirakan akan diadakan tahun depan.

Masalah ini menambah kesan buruknya infrastruktur publik di Inggris, yang telah berbulan-bulan mengalami pemogokan yang mengganggu oleh para pekerja termasuk di rumah sakit dan sekolah.

Keegan mengatakan pemerintah masih menunggu tanggapan dari sekitar 1.500 sekolah di Inggris yang mengirimkan survei untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang menggunakan Beton Aerasi Autoklaf Bertulang (RAAC), suatu bentuk beton ringan yang biasa digunakan pada tahun 1960an-80an tetapi sekarang dianggap lemah dan tidak aman.

Keegan mengatakan kepada Radio BBC bahwa sekolah-sekolah yang diduga memiliki RAAC akan diperiksa dalam dua minggu ke depan, dan menambahkan bahwa "sebagian besar sekolah tersebut tidak akan memiliki RAAC".

Ketika ditanya apakah mungkin ada ratusan sekolah lagi, dia mengakui bahwa "bisa jadi ada ratusan".

Sementara itu, Sunak mengatakan 95% dari sekitar 22 ribu sekolah di Inggris tidak akan terpengaruh.

“Dalam banyak kasus, hal ini dapat dibatasi, contohnya pada satu ruang kelas saja, sehingga masyarakat harus mengetahui skalanya,” katanya kepada wartawan, Senin.

Menambah tekanan pada perdana menteri, mantan pegawai negeri sipil terkemuka di departemen pendidikan mengatakan bahwa Sunak, dalam jabatan sebelumnya sebagai menteri keuangan, telah mengurangi separuh dana tahunan untuk memperbaiki sekolah ketika para pejabat meminta agar dana tersebut digandakan.

“Kami mengatakan ada risiko kritis terhadap kehidupan jika program ini tidak didanai,” kata mantan Sekretaris Tetap Jonathan Slater kepada Radio BBC. "Saya benar-benar takjub melihat... keputusan yang diambil."

Ketika ditanya apakah dirinya patut disalahkan, Sunak mengatakan bahwa hal tersebut "sepenuhnya salah" dan bahwa pendanaan yang ia setujui sejalan dengan keputusan yang diambil pada dekade sebelumnya.

REUTERS

Pilihan Editor: Jokowi Bertemu PM Kamboja hingga Timor Leste jelang KTT ASEAN