Uni Afrika Tangguhkan Keanggotaan Gabon Pasca-Kudeta Militer

Reporter

Tempo.co

Editor

Ida Rosdalina

Jumat, 1 September 2023 09:09 WIB

Sebuah kendaraan militer melewati orang-orang yang merayakan setelah perwira militer mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan, setelah badan pemilihan negara bagian mengumumkan Presiden Ali Bongo memenangkan masa jabatan ketiga, di Port Gentil, Gabon 30 Agustus 2023. Gaetan M-Antchouwet melalui REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Uni Afrika pada Kamis, 31 Agustus 2023, menangguhkan keanggotaan Gabon satu hari setelah perwira militer menggulingkan Presiden Ali Bongo, respons regional pertama terhadap kudeta militer kedelapan di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020.

Pengambilalihan tersebut mengakhiri kekuasaan dinasti keluarga Bongo selama hampir enam dekade dan menciptakan teka-teki baru di wilayah yang dilanda gelombang kudeta yang oleh Presiden Nigeria Bola Tinubu disebut sebagai "penularan otokrasi".

Seperti junta lain yang telah merebut kekuasaan di wilayah tersebut, para pemimpin militer Gabon berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan meskipun ada kecaman internasional.

Jenderal Brice Oligui Nguema, pemimpin kudeta Gabon dan mantan kepala pengawal presiden, akan dilantik sebagai presiden pada Senin.

“Ketakutan saya terbukti di Gabon bahwa kucing peniru akan mulai melakukan hal yang sama sampai hal tersebut dihentikan,” kata Tinubu, yang mengetuai badan regional utama ECOWAS di Afrika Barat, pada Kamis.

Advertising
Advertising

Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika mengambil langkah pertama pada Kamis dengan melarang partisipasi Gabon dalam semua kegiatan, organ dan lembaga sampai tatanan konstitusional dipulihkan.

Blok politik Afrika Tengah, di mana Gabon menjadi salah satu anggotanya, juga mengecam kudeta tersebut dalam sebuah pernyataan dan mengatakan pihaknya merencanakan pertemuan para kepala negara “segera” untuk menentukan bagaimana menanggapinya. Namun tidak disebutkan tanggalnya.

Perwira senior di Gabon mengumumkan kudeta mereka sebelum fajar pada Rabu, tak lama setelah badan pemilu menyatakan bahwa Bongo dengan mudah memenangkan masa jabatan ketiga dalam pemilu Sabtu. Junta menyatakan pemungutan suara tersebut batal demi hukum, membubarkan lembaga-lembaga negara dan menutup perbatasan.

Pada Rabu kemudian, muncul video yang menunjukkan Bongo ditahan di kediamannya, meminta bantuan sekutu internasional tetapi tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya.

Platform oposisi utama Gabon, Alternance 2023, pada Kamis berterima kasih kepada junta karena mengakhiri cengkeraman kekuasaan Bongo yang sudah lama ada.

Namun perwakilan Mike Jocktane menambahkan bahwa para pemimpin kudeta harus menyelesaikan apa yang disebutnya sebagai penghitungan suara yang tidak lengkap. Penghitungan lengkap akan menunjukkan bahwa kandidat oposisi utama, Albert Ondo Ossa, menang, katanya.

Dalam hasil resmi yang diumumkan pada Rabu, Ondo Ossa berada di urutan kedua setelah Bongo.

Jocktane mengatakan pihak oposisi bersedia mengadakan pembicaraan dengan junta "untuk menghindari masa depan negara kita yang lebih gelap daripada masa depan yang kita alami".

<!--more-->

Perbatasan Ditutup

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, junta mengatakan mereka telah melanjutkan penerbangan domestik dan memulihkan beberapa lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Namun perbatasan darat dan udara tetap ditutup.

Pada Kamis, truk, mobil dan sepeda motor terjebak dalam antrean panjang di perbatasan Gabon dengan Kamerun selatan, kata seorang wartawan Reuters. Di persimpangan di Kye-Ossi, beberapa orang menggantung cucian di sela-sela kendaraan saat mereka menunggu.

“Hidup di dalam truk kami agak sulit, kami tidur di luar,” kata Issa Soumaila, seorang pengemudi dari Chad, sambil berdiri di samping truk yang dipenuhi papan kayu.

Peristiwa di Gabon terjadi setelah kudeta yang baru-baru ini terjadi di Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad dan Niger, yang menghapus kemajuan demokrasi sejak 1990-an dan meningkatkan kekhawatiran di antara kekuatan asing yang memiliki kepentingan strategis regional. Kudeta juga menunjukkan terbatasnya pengaruh negara-negara Afrika setelah militer mengambil alih kekuasaan.

ECOWAS mengancam intervensi militer di Niger setelah kudeta di sana pada 26 Juli dan menjatuhkan sanksi, namun junta belum mundur. Para pemimpin militer di negara lain juga menolak tekanan internasional untuk memulihkan pemerintahan sipil. Mereka berhasil mempertahankan kekuasaan dan beberapa bahkan mendapat dukungan rakyat.

Ratusan orang turun ke jalan di ibu kota Libreville untuk merayakan kudeta Rabu di Gabon. Kota ini lebih tenang pada Kamis ketika orang-orang kembali bekerja, meskipun persimpangan utama dan jalan raya dijaga oleh pasukan keamanan.

Popularitas Bongo telah memudar di tengah tuduhan korupsi, pemilihan umum yang curang, dan kegagalan untuk membelanjakan lebih banyak kekayaan minyak dan mineral Gabon untuk masyarakat miskin di negara tersebut. Dia mengambil alih kekuasaan pada 2009 setelah kematian ayahnya, Omar, yang memerintah sejak 1967.

Prancis, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris semuanya telah menyatakan keprihatinannya terhadap kudeta tersebut. Namun mereka belum membuat seruan langsung untuk mengembalikan Bongo.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan pemilu tersebut penuh dengan ketidakberesan, dan menambahkan bahwa Uni Eropa menolak perebutan kekuasaan dengan kekerasan.

Kurangnya pengamat internasional, penangguhan beberapa siaran asing, dan keputusan pihak berwenang untuk memutus layanan internet dan memberlakukan jam malam setelah pemilu menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi pemilu.

REUTERS

Pilihan Editor: Iran Tuding Israel Coba Sabotase Produksi Rudal

Berita terkait

Di Manakah Letak Guinea? Negara yang Akan Melawan Indonesia Perebutkan Satu Tiket Olimpiade Paris 2024

7 hari lalu

Di Manakah Letak Guinea? Negara yang Akan Melawan Indonesia Perebutkan Satu Tiket Olimpiade Paris 2024

Guinea merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah.

Baca Selengkapnya

Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

27 hari lalu

Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

Myanmar, yang dulunya dikenal sebagai Burma itu telah lama dianggap sebagai negara paria ketika berada di bawah kekuasaan junta militer yang menindas.

Baca Selengkapnya

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

18 September 2023

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

Raja Maha Vajiralongkorn meringankan hukuman delapan tahun menjadi satu tahun, namun Thaksin bisa dibebaskan lebih cepat.

Baca Selengkapnya

G20 Terima Uni Afrika sebagai Anggota Tetap pada KTT di New Delhi

9 September 2023

G20 Terima Uni Afrika sebagai Anggota Tetap pada KTT di New Delhi

Uni Afrika menjadi anggota tetap G20 kata Perdana Menteri India Narendra Modi pada pertemuan puncak blok tersebut di New Delhi

Baca Selengkapnya

Pemerintah Militer Gabon Tunjuk Mantan Pemimpin Oposisi sebagai Perdana Menteri

8 September 2023

Pemerintah Militer Gabon Tunjuk Mantan Pemimpin Oposisi sebagai Perdana Menteri

Pemerintah militer Gabon, yang merebut kekuasaan melalui kudeta pekan lalu, menunjuk eks pemimpin oposisi, Raymond Ndong Sima, sebagai perdana menteri

Baca Selengkapnya

Bebas dari Tahanan Rumah, Militer Gabon Izinkan Presiden Terguling ke Luar Negeri

8 September 2023

Bebas dari Tahanan Rumah, Militer Gabon Izinkan Presiden Terguling ke Luar Negeri

Militer Gabon mengizinkan Ali Bongo, presiden terguling, menjalani pengobatan di luar negeri. Ia dibebaskan dari tahanan rumah.

Baca Selengkapnya

Sekjen PBB Dukung India Masukkan Uni Afrika dalam G20

7 September 2023

Sekjen PBB Dukung India Masukkan Uni Afrika dalam G20

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung upaya India membuat Uni Afrika bergabung sebagai anggota Kelompok 20 ekonomi besar dunia (G20).

Baca Selengkapnya

Cina Ingin Mediasi Perdamaian di Niger

6 September 2023

Cina Ingin Mediasi Perdamaian di Niger

Pemerintah Cina mengumumkan niat untuk menjadi juru damai dalam krisi Niger setelah terjadi kudeta pada Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Myanmar Kecam Pernyataan ASEAN yang Mengutuk Kekerasan sebagai 'Sepihak'

6 September 2023

Myanmar Kecam Pernyataan ASEAN yang Mengutuk Kekerasan sebagai 'Sepihak'

Myanmar mengecam setelah ASEAN mendesak "Angkatan Bersenjata Myanmar khususnya" untuk mengakhiri kekerasan dan serangan sipil.

Baca Selengkapnya

Pemimpin Kudeta Gabon Disumpah sebagai Penjabat Presiden

4 September 2023

Pemimpin Kudeta Gabon Disumpah sebagai Penjabat Presiden

Pengambilan sumpah pemimpin kudeta Gabon sebagai penjabat presiden tampaknya memperkuat cengkeraman junta militer atas kekuasaan.

Baca Selengkapnya