TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang kadang-kadang mengangkat momok konflik nuklir atas Ukraina, mengatakan pada Minggu, 30 Juli 2023, bahwa Moskow harus menggunakan senjata nuklir jika serangan balasan Kyiv yang sedang berlangsung berhasil.

Medvedev, yang merupakan wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, sebuah badan yang diketuai oleh Presiden Vladimir Putin, mengatakan dalam sebuah pesan di akun media sosial resminya bahwa Rusia akan terpaksa mundur dari doktrin nuklirnya sendiri dalam skenario seperti itu.

“Bayangkan jika.. serangan, yang didukung oleh NATO, berhasil dan mereka merobek sebagian tanah kami maka kami akan dipaksa untuk menggunakan senjata nuklir sesuai aturan keputusan dari presiden Rusia.

"Tidak akan ada pilihan lain. Jadi musuh kita harus berdoa untuk (kesuksesan) prajurit kita. Mereka memastikan bahwa api nuklir global tidak tersulut," katanya.

Medvedev, yang menyebut dirinya sebagai salah satu suara Moskow yang paling menyerang, tampaknya mengacu pada bagian dari doktrin nuklir Rusia yang menetapkan bahwa senjata nuklir dapat digunakan sebagai tanggapan atas agresi terhadap Rusia yang dilakukan dengan menggunakan senjata konvensional yang mengancam keberadaan negara Rusia.

Ukraina mencoba untuk merebut kembali wilayah yang telah dianeksasi secara sepihak oleh Rusia dan dinyatakan sebagai bagian dari wilayahnya sendiri, sebuah langkah yang dikutuk oleh Kyiv dan sebagian besar Barat.

Putin mengatakan, Sabtu, bahwa tidak ada perubahan medan perang yang serius untuk dilaporkan dalam beberapa hari terakhir dan bahwa Ukraina telah kehilangan banyak peralatan militer sejak 4 Juni. Kyiv mengatakan pasukannya membuat beberapa kemajuan dalam upaya mereka untuk merebut kembali wilayah, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat dari yang diharapkan.

Pengkritik Kremlin di masa lalu menuduh Medvedev membuat pernyataan ekstrem dalam upaya menghalangi negara-negara Barat untuk terus memasok senjata ke Ukraina.

REUTERS

Pilihan Editor: Prancis Kutuk Kerusuhan Anti-Prancis Menyusul Kudeta Niger