AS Akan Kirim Bom Tandan ke Ukraina, Rusia: Berarti Akui Kejahatan Perang

Reporter

Senin, 10 Juli 2023 09:15 WIB

Prajurit Ukraina memegang bom tandan yang dijinakkan dari rudal MSLR, di antara potongan-potongan roket yang digunakan oleh tentara Rusia, yang menurut ahli amunisi Ukraina tidak meledak saat terkena benturan, di wilayah Kharkiv, Ukraina, 21 Oktober 2022. REUTERS /Clodagh Kilcoyne/File Foto

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Amerika Serikat untuk mengirim amunisi bom tandan atau bom klaster ke Ukraina mendapat tentangan keras dari Rusia. Kedutaan Rusia di AS pada Minggu Malam mengatakan Gedung Putih pada dasarnya mengakui melakukan kejahatan perang dengan menyetujui pengiriman munisi tandan ke Ukraina.

"Kami memperhatikan pernyataan (John) Kirby (juru bicara Penasihat Keamanan Nasional AS) tentang pengiriman bom klaster ke Ukraina. Pejabat tersebut secara de facto mengakui, Amerika melakukan kejahatan perang dalam konflik Ukraina," demikian pernyataan Kedubes Rusia di Washington DC, melalui Telegram, seperti dilansir Reuters, Senin 10 Juli 2023.

Pemerintahan Presiden Joe Biden pada Jumat pekan lalu menyetujui pengiriman bom klaster. Senjata yang dilarang penggunaannya di banyak negara itu masuk dalam paket bantuan senjata terbaru untuk Ukraina senilai US$800 juta.

Pengiriman itu dilakukan atas permintaan Ukraina yang beralasan penggunaannya akan memberikan dampak psiko-emosional luar biasa bagi pasukan Rusia di medan perang.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan, bom tandan bisa meningkatkan serangan pembalasan Ukraina untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia sejak invasi pada 24 Februari 2022. "Kami sadar bom klaster bisa menimbulkan risiko bahaya bagi warga sipil, yakni dari senjata yang tidak meledak. Inilah mengapa kami menunda keputusan selama kami bisa," kata Sullivan.

Advertising
Advertising

Namun dia menilai risiko kematian warga sipil akan lebih tinggi lagi jika pasukan dan tank Rusia terus mengalahkan tentara Ukraina untuk merebut wilayah lebih luas. Apalagi Ukraina tak memiliki artileri yang cukup untuk melawan.

Bom klaster merupakan senjata beranak pinak, di dalamnya terdapat puluhan bom kecil yang bisa menyerang area lebih luas. Masalahnya, tidak semua bom meledak saat itu, sehingga mengancam warga sipil setelah konfilk berakhir.

"Ukraina sudah memberi jaminan tertulis mereka akan menggunakannya dengan sangat hati-hati," kata Sullivan, seraya menegaskan Dewan Keamanan Nasional AS sepakat untuk mengirim senjata tersebut.

Ukraina juga berjanji tak akan menggunakannya di wilayah Rusia. Sementara itu paket bantuan keamanan senilai US$800 juta yang diumumkan Pentagon juga termasuk 31 unit meriam Howitzer, amunisi tambahan rudal sistem pertahanan Patriot, serta senjata anti-tank.

Meriam howitzer 155 mm bisa digunakan untuk menembak amunisi bom klaster. Selain itu ada pula drone Penguin, amunisi Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), kendaraan tempur Bradley, dan kendaraan angkut personel lapis baja Stryker. Itu merupakan paket bantuan AS ke-42 untuk Ukraina sejak invasi Rusia yang jika ditotal nilainya lebih dari US$40 miliar.

Pilihan Editor: Beda Sikap AS dan Jerman soal Kiriman Amunisi Bom Tandan ke Ukraina

REUTERS

Berita terkait

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

3 jam lalu

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

Ketua parlemen Rusia mengecam Uni Eropa yang melarang distribusi empat media Rusia. Hal itu sama dengan menolak menerima sudut pandang alternatif

Baca Selengkapnya

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

21 jam lalu

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dermaga terapung buatannya di lepas pantai Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

1 hari lalu

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

Rancangan undang-undang penerbangan yang ditanda-tangani Joe Biden diharapkan bisa meningkatkan kualitas di sejumlah sektor.

Baca Selengkapnya

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

1 hari lalu

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

26 perusahaan kapas asal Cina tak bisa melakukam impor ke Amerika Serikat karena diduga melakukan kerja paksa ke minoritas warga Uighur.

Baca Selengkapnya

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

1 hari lalu

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat

Baca Selengkapnya

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

1 hari lalu

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

RUU tersebut diperkirakan tidak akan menjadi undang-undang, tetapi lolosnya beleid itu di DPR AS menunjukkan kesenjangan pada tahun pemilu soal Israel

Baca Selengkapnya

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

2 hari lalu

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

Putin dan Xi Jinping sepakat memperdalam kemitraan strategis mereka sekaligus mengecam Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Anggota Kongres AS Keturunan Palestina Ingin Hari Nakba Diakui

2 hari lalu

Anggota Kongres AS Keturunan Palestina Ingin Hari Nakba Diakui

Seorang anggota Kongres AS mendorong resolusi yang mengakui peristiwa Nakba dan hak pengungsi Palestina.

Baca Selengkapnya

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

2 hari lalu

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

Putin mengunjungi Cina dan bertemu Xi Jinping setelah dilantik kembali sebagai Presiden Rusia.

Baca Selengkapnya

Deretan Pimpinan Negara yang Pernah Dapat Surat Penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional

2 hari lalu

Deretan Pimpinan Negara yang Pernah Dapat Surat Penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional pernah mengerbitkan surat penangkapan sejumlah pimpinan negara. Belum ada dari Israel

Baca Selengkapnya