TEMPO.CO, SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyoroti langkah Kementerian Unifikasi yang dianggap terlalu fokus pada memberikan bantuan untuk Korea Utara. Sebab Yoon tidak mau Seoul melunak kalau soal Pyongyang.

Menurut laporan Yonhap seperti dikutip Reuters, pada Minggu, 2 Juli 2023, Presiden Yoon telah menunjuk Kim Yung-ho sebagai Menteri Unifikasi Korea Selatan yang baru beberapa hari lalu. Kim adalah sosok yang konservatif dan pengkritik keras pelanggaran HAM di Korea Utara. Yoon ingin Kim menyoroti isu HAM di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.

"Kementerian Unifikasi telah bertindak seperti kementerian bantuan Korea Utara dan itu salah. Sudah waktunya kementerian unifikasi berubah," kata Yoon kepada stafnya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh sekretaris persnya.

Yoon disebut mendesak Kementerian Unifikasi untuk membela nilai-nilai demokrasi liberal. Ia meyakini unifikasi atau persatuan harus membawa "kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi" bagi orang-orang di Korea Selatan dan Korea Utara.

Pada 2019, Kim pernah menulis di kolom online kalau jalan menuju penyatuan akan terbuka setelah rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong Un digulingkan dan Korea Utara dibebaskan.

Semenanjung Korea dalam beberapa bulan ini panas karena latihan rudal yang diluncurkan oleh Korea Utara. Pyongyang mengklaim pihaknya kerap tersulut provokasi Korea Selatan, yang menggelar latihan militer dengan sekutu Amerika Serikat dan Jepang.

REUTERS

Pilihan Editor : Dibombardir Rusia, Zelensky Memohon Korea Selatan untuk Kirim 'Perisai Langit'

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.