TEMPO.CO, Jakarta - Tiga petugas polisi Kosovo ditahan pasukan Serbia, Rabu, 14 Juni 2023. Namun pejabat dari Kosovo dan Serbia memberikan lokasi penangkapan yang berbeda, saling menuduh telah melintasi perbatasan secara ilegal.

Penahanan itu merupakan hal terbaru dari serangkaian perkembangan yang telah meningkatkan ketegangan antara Kosovo dan Serbia, sehingga dikhawatirkan memicu kekerasan baru antara bekas musuh masa perang itu.

Pada hari itu juga, Uni Eropa mengatakan telah menyetujui tindakan hukuman terhadap pemerintahan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti, menuduhnya gagal mengambil langkah-langkah untuk meredakan krisis yang lebih luas.

Kurti menuntut pembebasan ketiga perwira itu. Dia mengatakan mereka ditangkap 300 meter di dalam wilayah Kosovo, dekat perbatasan dengan Serbia.

"Masuknya pasukan Serbia ke wilayah Kosovo adalah agresi dan ditujukan untuk eskalasi dan destabilisasi," tulis Kurti di halaman Facebook-nya.

Namun Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan ketiganya ditangkap "sejauh 1,8 kilometer" di dalam wilayah Serbia dekat desa Gnjilica. Dia juga menuduh Kurti menghasut konflik.

"Kami berada di persimpangan jalan apakah kami akan memilih perdamaian atau tidak... dan ada satu orang di Balkan yang ingin memicu konflik dengan biaya berapa pun dan itu adalah Albin Kurti," kata Vucic dalam siaran langsung TV.

Dia menolak tuduhan Kurti bahwa polisi Serbia memasuki Kosovo, dengan mengatakan: "Mereka bahkan tidak menginjakkan kaki di sana."

Vucic mengatakan Beograd bersedia untuk menyerahkan semua bukti dan menerima penyelidikan internasional atas penangkapan tersebut dan dapat merelokasi beberapa militernya yang saat ini ditempatkan sekitar lima km dari perbatasan ke garnisun di dalam Serbia untuk meredakan ketegangan.

"Akan sulit untuk kembali normal," katanya.

Kosovo melarang semua kendaraan dengan pelat nomor Serbia memasuki wilayahnya sebagai tanggapan atas penangkapan tersebut, kata seorang pejabat kementerian dalam negeri kepada Reuters pada Rabu malam.

<!--more-->

Hukuman untuk Pemerintahan Kosovo

Uni Eropa mengatakan anggotanya telah menyetujui berbagai tindakan terhadap pemerintah Kurti karena gagal meredakan krisis yang lebih luas, beberapa di antaranya akan segera berlaku.

"Langkah-langkah ini bertahap, dengan konsekuensi keuangan dan politik, dimulai dengan penangguhan kunjungan dan kontak tingkat tinggi dan acara, serta kerja sama keuangan kami dengan Kosovo," kata juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa Peter Stano kepada wartawan di Brussel.

Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tidak ada reaksi langsung dari Kurti, tetapi dia sebelumnya bersikeras bahwa geng kriminal Serbia dan Serbia harus disalahkan atas krisis tersebut.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, hampir satu dekade setelah pemberontakan oleh 90% etnis mayoritas Albania melawan pemerintahan represif Serbia.

Pada 1999, operasi pengeboman NATO mengusir pasukan keamanan Serbia dari Kosovo tetapi Beograd terus menganggapnya sebagai provinsi selatan.

Kekerasan berkobar bulan lalu ketika 30 penjaga perdamaian NATO dan 52 orang Serbia terluka dalam bentrokan di empat kota yang didominasi Serbia di Kosovo utara tepat di luar Serbia.

Itu meletus setelah orang-orang Serbia berunjuk rasa melawan walikota etnis Albania yang pindah ke kantor mereka menyusul pemungutan suara lokal di mana jumlah pemilih hanya 3,5%. Orang-orang Serbia di daerah itu memboikot pemilu.

REUTERS

Pilihan Editor: Akhirnya, Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945