Trump Hadapi 37 Dakwaan Kuasai Rahasia Negara, Sebut Pembalasan Politik Biden

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Sabtu, 10 Juni 2023 12:00 WIB

Joe Biden dan Donald Trump dalam debat kandidat Presiden AS, 23 Oktober 2020. REUTERS/Jim Bourg/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut AS membuat 37 dakwaan terhadap Donald Trump dengan menuduh mantan presiden itu menguasai beberapa rahasia keamanan paling sensitif negara itu setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021.

Trump dituduh salah menangani dokumen rahasia yang mencakup informasi tentang program nuklir rahasia AS dan potensi kerentanan domestik jika terjadi serangan, kata jaksa dalam dakwaan di sidang pengadilan, Jumat, 9 Juni 2023.

Trump bersama pengacaranya didakwa berbohong kepada pejabat pemerintah yang ingin mendapatkan kembali dokumen tersebut; menyimpan beberapa dokumen di dalam kotak di sekitar toilet, dan memindahkan yang lain di sekitar rumah resor Mar-a-Lago miliknya di Florida agar tidak ditemukan, kata tuduhan itu.

"Bukankah lebih baik jika kita memberi tahu mereka bahwa kita tidak punya apa-apa di sini?" kata Trump kepada salah satu pengacaranya, menurut dakwaan setebal 49 halaman.

Pengungkapan dokumen rahasia yang tidak sah menimbulkan risiko bagi keamanan nasional AS, hubungan luar negeri, dan pengumpulan intelijen, kata jaksa penuntut.

Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan pidana pada hari yang penuh gejolak di mana dua pengacara Trump, John Rowley dan Jim Trusty, keluar dari kasus karena alasan yang tidak jelas. Seorang mantan ajudan, Walt Nauta, menghadapi tuduhan sebagai rekan konspirator Trump.

Trump dijadwalkan tampil pertama kali dalam kasus tersebut di pengadilan Miami pada Selasa, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-77.

Advertising
Advertising

Karena Trump akan menjalani hukuman secara bersamaan jika terbukti bersalah,ia bisa meringkuk 20 tahun di penjara karena menghalangi keadilan, dakwaan yang membawa hukuman tertinggi.

"Undang-undang kami yang melindungi informasi pertahanan nasional sangat penting untuk keselamatan dan keamanan Amerika Serikat, dan harus ditegakkan," kata Penasihat Khusus AS Jack Smith, yang memimpin penuntutan, dalam konferensi pers.

"Kami memiliki satu set undang-undang di negara ini, dan itu berlaku untuk semua orang," kata Smith dalam penampilan publik pertamanya sejak Jaksa Agung Merrick Garland menugaskannya untuk penyelidikan tahun lalu.

Smith mengatakan dia akan mencari juri yang cepat di Florida.

Trump menyatakan dirinya tidak bersalah. Setelah dakwaan dibuka, dia menyerang Smith di media sosial.

"Dia adalah Ppembenci Trump - 'psiko' gila yang tidak boleh terlibat dalam kasus apa pun yang berkaitan dengan 'Keadilan'," tulis Trump di platform Truth Social-nya.

Dakwaan terhadap mantan presiden AS atas tuduhan federal belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika dan muncul pada saat Trump menjadi kandidat terdepan untuk nominasi presiden dari Partai Republik tahun depan.

Masalah hukum Trump belum mengurangi popularitasnya di kalangan pemilih Republik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.

Tetapi dakwaan yang diajukan terhadapnya pada hari Jumat dapat memberikan amunisi kepada saingannya dari Partai Republik dalam pemilihan presiden untuk menyerang kredensial keamanan nasionalnya. Sejauh ini, mereka sebagian besar berpihak padanya.

"Tidak mungkin bertaruh melawan kekuatan bertahan Trump dengan basis Republik," kata Matt Bennett dari think tank kiri-tengah Third Way. "Tapi perilaku yang dibebankan dalam surat dakwaan ini bahkan lebih buruk dari yang kita perkirakan."

Trump dan sekutunya menggambarkan kasus itu sebagai pembalasan politik oleh Presiden Demokrat Joe Biden. Gedung Putih mengatakan Biden tidak mengetahui sebelumnya tentang dakwaan tersebut, dan dia menolak berkomentar ketika wartawan menanyakannya.

REUTERS

PILIHAN EDITOR Penyerang Balita Prancis Sempat Diinterogasi Polisi saat Mandi di Danau

Berita terkait

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

1 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

2 hari lalu

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

Presiden AS Joe Biden mengkritik gelombang unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kampus di seluruh negeri.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

3 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

4 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

7 hari lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

7 hari lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

9 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

9 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

10 hari lalu

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

Presiden terpilih Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam membina kemitraan yang erat dengan AS.

Baca Selengkapnya