TEMPO.CO, Jakarta - Afrika Selatan sedang mempertimbangkan pilihannya atas surat perintah penangkapan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, jika ia menerima undangan ke pertemuan puncak BRICS pada Agustus, kata seorang pejabat pemerintah negara itu.

"Belum ada keputusan tegas," kata Zane Dangor, direktur jenderal departemen hubungan internasional, seperti dikutip Reuters, Kamis, 1 Juni.

Ia menambahkan bahwa menteri yang ditugaskan untuk masalah ini akan segera bertemu untuk mempertimbangkan laporan yang menetapkan opsi tersebut.

Salah satu opsi yang menarik perhatian para pejabat Afrika Selatan adalah meminta ketua BRICS sebelumnya, Cina, untuk menjadi tuan rumah KTT itu, kata seorang pejabat senior pemerintah, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan pada Kamis bahwa laporan KTT BRICS akan dipindahkan ke Cina dari Afrika Selatan adalah palsu, Interfax melaporkan.

Kremlin mengatakan pada Selasa bahwa Rusia akan mengambil bagian pada "tingkat yang tepat".

Afrika Selatan secara teoritis akan diminta untuk menangkap Putin di bawah surat perintah yang dikeluarkan pada Maret oleh pengadilan sebab negara itu merupakan anggota ICC.

Menurut ICC, Putin melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi paksa anak-anak dari wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina.

Moskow membantah tuduhan itu. Seorang pejabat senior Rusia juga menolak gagasan untuk memindahkan KTT ke Cina.

Afrika Selatan pada 25 Januari telah mengundang Putin ke pertemuan 22-24 Agustus di Johannesburg dari para pemimpin BRICS dari negara berkembang, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.

Mantan Presiden Thabo Mbeki, yang pandangannya tentang hubungan internasional memegang banyak pengaruh di kalangan pejabat pemerintah – mengatakan, pertemuan puncak itu tidak mungkin terjadi di Afrika Selatan.

"Karena kewajiban hukum kami, kami harus menangkap Presiden Putin, tapi kami tidak bisa melakukannya," kata Mbeki dalam wawancara 25 Mei dengan stasiun radio 702.

Seorang wakil menteri, Obed Bapela, mengatakan kepada BBC pada Selasa bahwa Afrika Selatan berencana untuk meloloskan undang-undang yang akan memberi Pretoria pilihan untuk memutuskan apakah akan menangkap pemimpin yang diinginkan oleh ICC atau tidak.

Bapela tidak menanggapi permintaan komentar. Namun, seorang pejabat departemen kehakiman, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan tidak akan ada cukup waktu untuk mendapatkan undang-undang semacam itu disetujui oleh parlemen sebelum pertemuan puncak.

Afrika Selatan pada Senin mengeluarkan kekebalan diplomatik kepada semua pemimpin yang menghadiri pertemuan dan pertemuan para menteri luar negeri BRICS di Cape Town pekan ini.

Namun, departemen hubungan internasional mengatakan ini adalah prosedur standar untuk semua konferensi internasional di Afrika Selatan.

"Kekebalan ini tidak mengesampingkan surat perintah apa pun yang mungkin telah dikeluarkan oleh pengadilan internasional mana pun terhadap peserta konferensi," kata juru bicara departemen Clayson Monyela.

Afrika Selatan sebelumnya mengisyaratkan niatnya untuk mundur dari ICC menyusul protes tentang kegagalannya menangkap mantan presiden Sudan Omar al-Bashir.

Saat itu Bashir menghadiri pertemuan puncak Uni Afrika di Johannesburg pada 2015. Ia jadi buron atas tuduhan genosida.

Kongres Nasional Afrika yang berkuasa memutuskan pada Desember bahwa Afrika Selatan harus mengabaikan proses tersebut dan mencoba melakukan perubahan terhadap ICC dari dalam.

Pilihan Editor: Giliran Rusia yang Memasukkan Jaksa ICC dalam Daftar Buronan

REUTERS