Erdogan Diprediksi Menang di Pemilu Turki Putaran Kedua

Reporter

Tempo.co

Minggu, 28 Mei 2023 15:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Turki memberikan suara dalam pemilihan presiden putaran kedua pada hari ini, Minggu, 28 Mei 2023. Pemilu Turki bisa membuat Presiden Recep Tayyip Erdogan diperkirakan kembali memimpin hingga dekade ketiga.

Pemungutan suara dimulai pada pukul 8 pagi dan akan selesai pada pukul 5 sore. Hasil sementara diperkirakan bakal diketahui pada sore hari.

Berdasarkan survei yang diawasi ketat oleh lembaga jajak pendapat Konda untuk putaran kedua, Erdogan diperkirakan mengantongi 52,7 persen suara dan pesaingnya, Kemal Kilicdaroglu sebesar 47,3 persen. Survei dilakukan pada 20-21 Mei, sebelum calon presiden di urutan ketiga dan keempat mengumumkan dukungan mereka.

Erdogan dan Kemal Kilicdaroglu juga memperebutkan suara dari suku Kurdi dengan jumlah sekitar seperlima dari populasi pemilih. Partai Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang pro-Kurdi mendukung Kilicdaroglu di putaran pertama, tetapi, setelah dia mengambil hak untuk memenangkan suara nasionalis. Partai itu tidak secara eksplisit menyebutkan nama calon presiden yang dipilih namun mendesak agar menolak rezim satu orang yaitu Erdogan.

Selama masa kampanye, Erdogan meminta orang-orang Turki yang saleh yang pernah merasa dicabut haknya di masa pemerintahan Turki sekuler agar memilih dia. "Turki memiliki tradisi demokrasi yang sudah lama dan tradisi nasionalis yang sudah lama ada, dan saat ini jelas nasionalislah yang menang. Erdogan telah memadukan kebanggaan agama dan nasional, menawarkan anti-elitisme yang agresif kepada para pemilih," kata Nicholas Danforth, sejarawan Turki di lembaga think tank ELIAMEP.

Advertising
Advertising

"Orang-orang tahu siapa dia (Erdogan) dan apa visinya untuk negara, dan tampaknya banyak dari mereka yang setuju," ujar Danforth.

Erdogan telah mengambil kendali ketat atas sebagian besar institusi Turki dan mengesampingkan kaum liberal dan kritikus. Human Rights Watch, dalam Laporan Dunia 2022, mengatakan penegakan hak asasi manusia selama pemerintahan Erdogan mengalami kemunduran. Jika Erdogan kalah dalam pemilu kali ini, orang Turki mempertimbangkan hal lain seperti kemakmuran, kesetaraan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang makin menurun, dengan inflasi yang mencapai 85 persen pada Oktober 2022.

Kilicdaroglu, seorang mantan pegawai negeri, telah berjanji untuk membatalkan banyak perubahan besar Erdogan pada kebijakan domestik, luar negeri dan ekonomi Turki. Dia juga akan kembali ke sistem pemerintahan parlementer, dari sistem presidensial eksekutif yang disahkan dalam referendum pada 2017.

Kilicdaroglu, yang didukung oleh aliansi oposisi enam partai, mengatakan setiap orang yang mencintai Turki harus memilih. "Jika Anda benar-benar menginginkannya, kita semua akan keluar dari lubang gelap ini bersama-sama," tulisnya dalam sebuah Tweet. "Saya menyerukan kepada semua orang kami terlepas dari pandangan atau gaya hidup mereka. Ini adalah jalan keluar terakhir. Setiap orang yang mencintai negaranya harus pergi ke kotak suara!"

Begitu pula dengan Erdogan. Sebelum pemilu Turki putaran kedua digelar hari ini, dia meminta rakyat memilih. "Apakah kita akan mencalonkan diri besok? Apakah kita akan memberikan suara kita sejak dini hari? Kita tidak akan melewatkan siapa pun yang memilih di putaran pertama," katanya, saat kerumunan meneriakkan "ya" dengan penuh semangat.

"Kami akan mendorong orang-orang yang tidak bisa pergi (ke kotak suara di putaran pertama). Apakah kami akan menyelesaikan pekerjaan yang belum kami selesaikan pada 14 Mei," ujarnya.

Pada Pemilu Turki putaran pertama, Erdogan memenangkan 49,5 persen suara dan 44,9 persen untuk Kilicdaroglu. Erdogan mendapat dukungan dari Sinan Ogan, seorang politisi nasionalis yang berada di urutan ketiga dengan 5,2 persen suara.

REUTERS

Pilihan Editor: Perahu Pembawa 500 Migran Hilang di Laut Mediterania

Berita terkait

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

2 hari lalu

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

Jajak pendapat yang dilakukan Reuters/Ipsos mengungkap 58 persen responden percaya Beijing menggunakan TikTok untuk mempengaruhi opini warga Amerika.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Lebanon akan Menerima Yurisdiksi ICC atas Kejahatan Perang Israel di Wilayahnya

6 hari lalu

Lebanon akan Menerima Yurisdiksi ICC atas Kejahatan Perang Israel di Wilayahnya

Lebanon akan menerima yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan perang Israel di wilayahnya sejak Oktober lalu.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

8 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

8 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Qatar: Tidak Ada Pembenaran untuk Akhiri Kehadiran Hamas di Doha

10 hari lalu

Qatar: Tidak Ada Pembenaran untuk Akhiri Kehadiran Hamas di Doha

Qatar menyatakan tetap berkomitmen dalam upaya memediasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Baca Selengkapnya