TEMPO.CO, Jakarta - Rencana China untuk menetapkan zona larangan terbang ke utara Taiwan pada 16 April akan mempengaruhi sekitar 33 penerbangan, Kantor Berita Pusat (CNA) resmi Taiwan melaporkan, mengutip menteri transportasi pulau itu, Wang Kwo-tsai.

Dampak pada penerbangan jauh berkurang setelah Taiwan mengatakan telah berhasil mendesak China untuk secara drastis mempersempit rencananya untuk menutup ruang udara di utara pulau itu, kata Wang.

Reuters pertama kali melaporkan bahwa Beijing awalnya memberi tahu Taipei akan memberlakukan zona larangan terbang dari 16-18 April, tetapi kementerian transportasi Taiwan mengatakan ini kemudian dikurangi menjadi hanya 27 menit pada Minggu pagi setelah protes.

Wang mengatakan kementerian telah berdiskusi dengan otoritas penerbangan Jepang yang akan mengeluarkan pemberitahuan pada Kamis malam, 13 April 2023 kepada kapal dan pesawat untuk menghindari daerah tersebut selama periode tertentu pada Minggu pagi, kata CNA.

Wang mengatakan larangan itu dapat menambah "kurang dari satu jam" waktu perjalanan ekstra untuk penerbangan yang terkena dampak karena mereka harus mengalihkan lebih jauh ke selatan dari rute aslinya.

Kementerian transportasi Taiwan, Rabu, menerbitkan peta yang menunjukkan apa yang diberi label "zona aktivitas kedirgantaraan" China di timur laut Taiwan dan dekat sekelompok pulau yang disengketakan yang disebut Diaoyu oleh China dan Senkaku oleh Jepang.

Perkembangan tersebut mengikuti latihan militer intensif selama berhari-hari yang dilakukan China di sekitar Taiwan sebagai tanggapan atas pertemuan Presiden Tsai Ing-wen dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy di California pekan lalu.

Ketika China memberlakukan pembatasan ruang udara selama latihan militer Agustus lalu, ada gangguan signifikan pada penerbangan di wilayah tersebut, dengan beberapa pesawat diharuskan membawa bahan bakar ekstra, menurut OPSGROUP, sebuah koperasi industri penerbangan yang memberi nasihat tentang risiko penerbangan.

REUTERS

Pilihan Editor: Pakar: Kecaman Indonesia terhadap Junta Myanmar Tidak Cukup