TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah India menolak mengakui pernikahan sesama jenis, seperti yang tertulis dalam pengajuan berkas ke Mahkamah Agung, Minggu, 12 Maret 2023, mendesak pengadilan untuk menolak tantangan terhadap kerangka hukum saat ini yang diajukan oleh pasangan LGBT.

Kementerian Hukum meyakini bahwa meskipun ada berbagai jenis hubungan dalam masyarakat, pengakuan pernikahan legal adalah untuk hubungan heteroseksual dan negara memiliki kepentingan sah untuk mempertahankannya, menurut berkas yang dilihat Reuters, yang tidak dipublikasi.

“Tinggal bersama sebagai mitra dan memiliki hubungan seksual dengan individu-individu yang sama jenis... tidak dapat dibandingkan dengan konsep unit keluarga India yang terdiri atas seorang suami, seorang istri dan anak-anak,” kata kementerian itu.

Pengadilan tidak dapat diminta “untuk mengubah seluruh kebijakan legislatif negara yang tertanam mengakar dalam norma-norma religius dan sosial,” katanya.

Dalam sebuah keputusan bersejarah 2018, pengadilan tinggi India mendekriminalisasi homoseksualitas dengan menghapus larangan era kolonial terhadap seks sesama jenis. Kasus saat ini dilihat sebagai perkembangan penting lebih lanjut tentang hak-hak LGBT di negara ini.

Setidaknya ada 15 permohonan, beberapa oleh pasangan gay, telah diajukan dalam bulan-bulan terakhir yang meminta pengadilan mengaku pernikahan sesama jenis, menyiapkan panggung untuk pertarungan hukum dengan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

<!--more-->Kasus sebagai Pencapaian Penting

Sebagian besar Asia tidak menerima pernikahan sesama jenis. Taiwan adalah yang pertama di wilayah ini yang mengakui pernikahan semacam itu, sementara tindakan sesama jenis adalah ilegal di beberapa negara, seperti Malaysia. Singapura tahun lalu mengakhiri larangan seks gay tetapi mengambil langkah untuk melarang pernikahan sesama jenis.

Jepang adalah satu-satunya negara di antara negara-negara G7 yang tidak secara hukum mengakui pernikahan sesama jenis, meskipun publik secara luas mendukung pengakuan tersebut.

Di India, masalah pernikahan sesama jenis sensitif: berbicara secara terbuka tentang homoseksualitas adalah hal yang tabu bagi banyak orang di negara berpenduduk 1,4 miliar orang yang konservatif secara sosial itu.

Masalah ini memicu emosi di media dan di parlemen, di mana seorang anggota partai nasionalis Hindu yang berkuasa di Modi pada Desember meminta pemerintah untuk menentang keras petisi yang diajukan di pengadilan tinggi.

Aktivis LGBT mengatakan bahwa meskipun keputusan 2018 menegaskan hak konstitusional mereka, tidak adil jika mereka masih kekurangan dukungan hukum untuk pernikahan mereka, hak dasar yang dinikmati oleh pasangan suami istri heteroseksual.

“Kami tidak dapat melakukan begitu banyak hal dalam proses hidup bersama dan membangun kehidupan bersama," kata salah satu pihak yang berperkara dalam kasus ini, pengusaha Uday Raj Anand, kepada Reuters pada Desember.

Dalam pengajuan berkas, Minggu, pemerintah berpendapat putusan 2018 tidak bisa berarti mengakui hak hukum mendasar untuk pernikahan sesama jenis berdasarkan hukum negara.

Maksud di balik sistem hukum perkawinan yang berlaku saat ini “hanya sebatas pengakuan atas hubungan hukum perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang direpresentasikan sebagai suami istri”.

Pemerintah India telah berargumentasi bahwa setiap perubahan terhadap struktur legal harus menjadi domain parlemen terpilih, bukan pengadilan.

Kasus-kasus tersebut akan disidangkan di Mahkamah Agung pada Senin, 13 Maret 2023.

REUTERS

Pilihan Editor: Top 3 Dunia: dari Rudal Rusia, Iran-Saudi sampai Gereja Ortodoks pro-Moskow Diusir Ukraina