TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan istrinya akan mengunjungi Jepang pada 16-17 Maret atas undangan Tokyo, kata kantornya pada Kamis, 9 Maret 2023. Ini kunjungan pertama dalam 12 tahun setelah Seoul mengumumkan rencana untuk mengakhiri perselisihan yang berlarut-larut mengenai kerja paksa di masa perang.

Korea Selatan mengatakan, Senin, bahwa perusahaan-perusahaannya akan memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa di bawah pemerintahan kolonial Jepang dari 1910-1945, berusaha untuk mengakhiri perselisihan yang melemahkan upaya pimpinan AS untuk menghadirkan front persatuan melawan China dan Korea Utara.

Yoon akan mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kata kantor Yoon dalam sebuah pernyataan, menyebutnya "tonggak penting dalam peningkatan dan pengembangan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang."

Korea Selatan adalah tetangga penting yang seharusnya dapat diajak bekerja sama oleh Jepang dalam mengatasi berbagai isu dalam komunitas internasional, kata Ketua Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno dalam sebuah jumpa pers.

“Saya berharap melalui kunjungan ini, hubungan Jepang-Korea Selatan akan berkembang lebih jauh berdasarkan hubungan-hubungan bersahabat dan kerja sama yang telah ada sejak normalisasi hubungan diplomatik.”

Ia mengatakan “tidak ada yang telah diputuskan” ketika ditanya tentang kemungkinan agenda yang akan dibahas.

Pemerintahan Jepang juga mempertimbangkan mengundang Yoon ke KTT G7 di Hiroshima, Mei, menurut kantor berita Kyodo, Kamis malam.

Kantor Yoon mengatakan ia berharap dapat memperluas bidang keamanan, ekonomi dan budaya dan memulihkan kembali pertukaran antara rakyat di kedua negara “untuk mengatasi sejarah masa lalu yang tidak baik dan melangkah ke masa depan.”

Kementerian pertahanan Korea Selatan, Selasa, mengatakan mereka akan bekerja sama dengan Jepang untuk memperkuat kerja sama keamanan, termasuk hubungan trilateral dengan Amerika Serikat. Kedua negara ini juga sepakat pekan ini untuk membicarakan pencabutan larangan-larangan ekspor untuk komponen-komponen elektronik yang penting.

<!--more-->Ancaman Nuklir Korea Utara

Yoon kemungkinan akan kembali dari Tokyo dengan kemajuan dalam menyelaraskan kendali ekspor dan memperbarui dukungan Jepang atas pendekatan Seoul terhadap Korea Utara, kata Leif-Eric Easley, seorang pengajar kajian internasional di Ewha University, Seoul.

Yoon awal bulan ini mengatakan bahwa kerja sama dengan Amerika Serikat dan Jepang menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi ancaman-ancaman nuklir Korea Utara yang kian berkembang dan krisis-krisis lain.

Kishida akan memperoleh dukungan Korea Utara untuk postur pertahanan Jepang yang berkembang dan koordinasi trilateral dengan Amerika Serikat dalam mempertahankan tatanan berdasarkan aturan-aturan di Asia, katanya.

"Tidak semua masalah sejarah dapat dipecahkan, karena rekonsiliasi adalah sebuah proses, bukan kesepakatan,” kata Easley. "Tetapi kedua pemimpin bertekad untuk memajukan kerja sama dalam perdagangan dan keamanan.”

Hubungan kedua negara anjlok ke titik terendah dalam beberapa dekade setelah Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi kepada mantan pekerja paksa. Lima belas warga Korea Selatan telah memenangkan kasus seperti itu, tetapi tidak ada yang mendapat kompensasi.

Jepang mengatakan masalah itu diselesaikan berdasarkan perjanjian 1965 dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, Senin, mengatakan sikap pemerintahnya tidak berubah.

Washington telah mendesak sekutunya di kedua negara untuk berdamai dan menyebut pengumuman terbaru itu "terobosan", tetapi beberapa korban telah bersumpah untuk menolak kompensasi, menyiapkan panggung untuk pertempuran politik dan hukum yang lebih besar.

REUTERS

Pilihan Editor: Pengunjuk Rasa Israel Targetkan Netanyahu dan Menhan AS di Bandara