TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mencalonkan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk periode 2024-2026. Usulan ini disampaikan Retno saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 yang diadakan di Jenewa, Swiss pada hari Senin, 27 Februari 2023.

Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB dikenalkan dengan tema "Inclusive Partnership for Humanity". Tema ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Dalam pidatonya, Retno memohon dukungan dari negara-negara anggota Dewan HAM PBB untuk mendukung pencalonan Indonesia dan memperkuat komitmen mereka dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Hal ini juga sejalan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM.

Menurut Retno, peringatan tersebut harus menjadi momen untuk menguatkan tekad bersama dalam menjaga HAM, bukan sebaliknya memperpecah perhatian terhadap kondisi HAM global. Meskipun Deklarasi Universal HAM telah mengilhami perubahan menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif, Retno menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk mewujudkan hal tersebut.

Selain mencalonkan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, Retno juga menyatakan berbagai macam pernyataan baik saat forum Sidang Dewan HAM PBB maupun forum PBB lainnya. Tempo merangkum berbagai macam pernyataan Retno tersebut.<!--more-->

Perang Harus Dihentikan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan aksi nyata penghentian perang dan konflik saat menghadiri sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Badan multilateralisme dewasa ini menjumpai sejumlah tantangan yang punya konsekuensi besar pada kemanusiaan, seperti invasi Rusia ke Ukraina dan pendudukan Palestina oleh Israel.

Saat pidato dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin, 27 Februari 2023, Retno mengatakan, penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah prasyarat untuk perdamaian dan stabilitas. Perang dan konflik, menurut Retno, harus diakhiri sebab hanya menimbulkan kehancuran dan kesengsaraan manusia.

"Dari Afghanistan ke Palestina dan dari Myanmar ke Ukraina. Solusi damai untuk konflik harus dipromosikan," kata Retno.

Badan global itu memang tengah berupaya mengatasi masalah mulai dari dugaan kejahatan perang Rusia Ukraina hingga perlakuan Cina terhadap kaum muslim minoritasnya. Sesi Dewan HAM PBB di Jenewa itu akan berlangsung hingga 4 April. Banyak negara akan berusaha untuk memperpanjang mandat badan investigasi PBB yang dibentuk untuk menyelidiki kekejaman di Ukraina.

"Kami percaya bahwa itu harus menjadi perpanjangan teknis dari mandat tetapi juga memperkuat teks secara substansial," kata Yevheniia Filipenko, Perwakilan Tetap Ukraina untuk Kantor PBB di Jenewa, kepada wartawan, Jumat, 24 Februari 2023.

Ukraina telah menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili kepemimpinan politik dan militer Rusia atas invasi tersebut. Kyiv mengatakan badan itu penting untuk memastikan Rusia bertanggung jawab atas kejahatannya.

Kyiv dan sekutunya tidak puas dengan partisipasi Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Utusan dari Moskow akan berpidato di dewan pada Kamis mendatang.<!--more-->

Minta PBB Tingkatkan Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM

Selain menyerukan aksi konkret penghentian konflik, Menteri Retno juga meminta PBB untuk meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM. Dia juga menyarankan supaya organisasi global itu menguatkan arsitektur HAM.

"Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan alat rivalitas geopolitik," kata Retno.

Desak Pelucutan Senjata Nuklir

Retno Marsudi juga mendesak negara-negara untuk ikut upaya mendorong pelucutan senjata nuklir, saat menyampaikan pidato di forum PBB.

“Bencana nuklir hanya soal waktu, dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar," katanya di konferensi pelucutan senjata PBB di Jenewa pada Senin, 27 Februari 2023, tanpa merinci rivalitas antar-kekuatan besar itu negara mana.

Menteri Retno mengatakan, perlu adanya kemauan politik untuk pelucutan senjata nuklir ini. Fokus utama yang perlu didorong, menurut Retno, adalah Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum.

NSA adalah adanya jaminan, negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan atau mengancam penggunaan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir. Ini merupakan insentif bagi negara-negara yang telah mematuhi kewajibannya di bawah Non-Proliferation Treaty serta meningkatkan rasa saling percaya antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir.

Retno juga menyerukan PBB untuk memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi. Poin lain yang menjadi sorotan menlu adalah perlunya memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir.

“Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara," kata Retno.

Dia menambahkan, langkah ini akan dilakukan dengan mengupayakan ditandatanganinya Protokol Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan Editor: Menlu Retno Usul Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB, Usung Tema Inklusivitas