TEMPO.CO, Jakarta - Turki pada Rabu, 22 Februari 2023, meluncurkan skema bantuan gaji sementara dan melarang PHK di 10 kota untuk melindungi para pekerja dan bisnis dari dampak keuangan akibat gempa bumi dahsyat yang memukul wilayah selatan negara itu awal bulan ini.

Gempa bumi bermagnitudo 7,8 pada 6 Februari menewaskan lebih dari 47.000 orang, merusak atau menghancurkan ratusan ribu bangunan di Turki dan Suriah dan membuat jutaan orang tanpa rumah.

Di Turki, 865.000 orang tinggal di tenda-tenda dan 23.500 di kontainer-kontainer, sementara 376.000 berada di asrama siswa dan rumah-rumah penginapan umum di luar zona gempa bumi, kata Presiden Tayyip Erdogan, Selasa.

Berdasarkan rencana bantuan ekonomi baru Ankara, para pemilik usaha yang tempat kerjanya “rusak parah atau ringan” akan mendapatkan bantuan untuk menutup separuh gaji para pekerja yang jam-jamnya dipotong, kata Surat Kabar Pemerintah negara itu, Rabu.

Larangan untuk pemutusan hubungan kerja juga diberlakukan di 10 provinsi terdampak gempa bumi yang masuk dalam status darurat. Parlemen Turki memberlakukan status darurat selama tiga bulan pada 7 Februari, setelah permintaan dari Presiden Tayyip Erdogan.

Kelompok-kelompok bisnis dan pakar-pakar ekonomi mengatakan gempa bumi dapat menelan ongkos hingga US$ 100 miliar (sekitar Rp 1520 triliun) untuk membangun kembali perumahan dan infrastruktur, dan memangkas satu hingga dua persen dari pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Erdogan telah menjanjikan upaya rekonstruksi cepat, meskipun para pakar mengatakan itu bencana bisa berulang jika langkah-langkah keselamatan dikorbankan demi percepatan pembangunan kembali. Enam orang tewas dalam gempa bumi terbaru yang melanda wilayah perbatasan Turki dan Suriah, kata pihak berwenang, Selasa. Gempa tersebut diikuti 90 gempa susulan, kata Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) Turki.

Pemilu Turki

Berkuasa selama dua dekade, Erdogan akan menghadapi pemilihan presiden dan parlemen pada Mei, meskipun bencana dapat menunda pemungutan suara. Bahkan sebelum gempa, jajak pendapat pemilu Turki menunjukkan ia di bawah tekanan dari krisis biaya hidup yang memburuk setelah bencana mengganggu produksi pertanian.

Langkah-langkah pemerintah untuk mengendalikan informasi sekitar gempa bumi juga membuat publik marah. Otoritas internet Turki memblokir akses ke sebuah forum daring populer, Eksi Sozluk, Selasa, dua minggu setelah mereka memblokir akses ke Twitter, dengan menyebutkan penyebaran informasi yang salah.

Situs Information Technologies and Communications Authority (BTK) menunjukkan situs tersebut diblokir, Selasa malam, tanpa menyebutkan alasan jelas apa pun. Polisi Turki, pekan lalu, menahan puluhan orang yang dituduh menciptakan ketakutan dengan “membagi pos-pos provokatif” tentang gempa bumi ke media sosial.

REUTERS

Pilihan Editor: Terancam Kelaparan akibat Krisis Pangan, Korea Utara Ogah Terima Bantuan