TEMPO.CO, Jakarta - Israel tidak akan memberi izin permukiman-permukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki dalam bulan-bulan mendatang, kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Senin, 20 Februari 2023, setelah pembicaraan di balik layar untuk mencegah pemungutan suara untuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang dirancang mengenai masalah yang diperebutkan.

Koalisi religius-nasionalis Netanyahu pada 12 Februari memberikan otorisasi retroaktif kepada sembilan pos terdepan pemukim yang telah didirikan tanpa persetujuan pemerintah, membuat marah warga Palestina, yang menginginkan Tepi Barat untuk negara masa depan.

Langkah ini juga menarik kecaman dari negara-negara Barat dan mitra Arab Israel, yang menganggap semua permukiman ilegal.

Tetapi Uni Emirat Arab mengatakan kepada PBB bahwa mereka tidak akan melakukan voting, Senin, atas sebuah draf resolusi terhadap permukiman-permukiman itu. Dengan menyebutkan “pembicaraan-pembicaraan positif antara mitra-mitra,” UEA mengatakan sebagai gantinya, dewan akan mengeluarkan pernyataan bersama.

Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB telah menguji kesediaan Washington untuk memberikan suara atas nama Israel setelah secara terang-terangan memperingatkan sekutu Timur Tengahnya itu untuk tidak memberi izin permukiman baru.

Israel telah mensponsori sekitar 140 pemukiman di Tepi Barat, yang dilihatnya sebagai hak kelahiran bersejarah dan benteng keamanan, sambil membongkar atau menutup mata terhadap lusinan pos terdepan.

"Israel memberi tahu Amerika Serikat bahwa, dalam beberapa bulan mendatang, tidak akan mengizinkan pemukiman baru di luar sembilan yang sudah disetujui," kata pernyataan dari kantor Netanyahu.

REUTERS

Pilihan Editor: Putri Thaksin Bermodalkan Nostalgia untuk Menangkan Pemilu Thailand