Sebelum Masa Jabatan Berakhir, Perdana Menteri Thailand Bubarkan Parlemen

Jumat, 17 Februari 2023 21:54 WIB

PM Thailand, Prayuth Chan-ocha. AP

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha sudah menentukan kapan parlemen akan dibubarkan, yakni sebelum masa jabatan pemerintahnya berakhir akhir pada bulan depan.

Dalam tanya-jawab dengan wartawan pada Kamis malam, 16 Februari 2023, Prayuth menolak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ini pertama kalinya Prayuth mengatakan parlemen akan dibubarkan lebih awal. Menurut garis waktu dalam konstitusi, pemilihan harus diadakan paling lambat Mei 2023.

Pemungutan suara itu bisa menjadi pertandingan dendam untuk jabatan perdana menteri. Dua mantan panglima Angkatan Darat Thailand yang bahu-membahu dalam kudeta militer Thailand, rencananya akan melawan keluarga Shinawatra yang merupakan miliarder di Thailand.

Advertising
Advertising

Prayuth Chan-ocha. REUTERS/Chaiwat Subprasom

Menurut jajak pendapat baru-baru ini, Prayuth kalah tanding dari Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai. Dia adalah putri Thaksin Shinawatra berusia 36 tahun dan keponakan Yingluck Shinawatra, kedua mantan perdana menteri yang saat ini mengasingkan diri.

Prayuth diperkirakan akan mencalonkan diri juga melawan mentor militernya Prawit Wongsuwan, 77 tahun, wakil perdana menteri dan pemimpin politik veteran dari resimen tentara royalis yang sama.

Pembubaran awal dapat menguntungkan Prayuth, yang bulan lalu bergabung dengan partai Persatuan Bangsa Thailand (UTN) yang baru, karena akan memungkinkan lebih banyak anggota untuk direkrut. Di bawah peraturan pemilu Thailand, pembubaran ini akan mengurangi periode minimum keanggotaan partai untuk kandidat pemilu dari 90 hari menjadi 30 hari.

Partai Prayuth memiliki banyak keuntungan dan berada di urutan keenam dalam jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu. Dalam jajak pendapat itu, dia mendapat dukungan 4,8 persen responden. Sedangkan Pheu Thai berada di puncak dengan 23,4 persen dukungan.

Prayuth, yang mengambil alih kekuasaan lewat kudeta militer pada 2014, menjanjikan pemerintahannya cuma sementara. Namun yang terjadi, dia menjabat sebagai perdana menteri junta dan tetap menjadi perdana menteri setelah pemilu 2019.

Pilihan Editor: Prayuth Tetap Berkuasa sebagai Menhan Thailand

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

13 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

8 Destinasi Slow Travel di Asia Termasuk di Indonesia

17 jam lalu

8 Destinasi Slow Travel di Asia Termasuk di Indonesia

Slow travel memungkinkan wisatawan merasakan budaya lokal dan menjauh dari keramaian

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Turis Inggris Ditahan di Thailand setelah Dituduh Buat Review yang Bikin Rating Restoran Anjlok

2 hari lalu

Turis Inggris Ditahan di Thailand setelah Dituduh Buat Review yang Bikin Rating Restoran Anjlok

Menurut polisi Thailand, motifnya bermula dari konflik pribadi turis Inggris itu dengan pemilik restoran

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya