TEMPO.CO, Jakarta - Para petugas pajak India menggeledah kantor BBC di New Delhi dan Mumbai, Selasa, 14 Februari 2023, kata televisi Inggris itu, beberapa pekan setelah pemerintah bersikap keras terhadap dokumenter kritis BBC tentang peran Perdana Menteri Narendra Modi pada kerusuhan 2002.

Dokumenter itu berfokus pada kepemimpinan politikus nasionalis Hindu itu sebagai menteri utama di negara bagian Gujarat dalam kerusuhan komunal yang mematikan, di mana setidaknya 1000 orang tewas, sebagian besar Muslim, meskipun para aktivis menyatakan jumlah lebih dari dua kali lipat angka itu.

“Otoritas Pajak Pendapatan baru-baru ini berada di kantor-kantor BBC di New Delhi dan Mumbai dan kami bekerja sama sepenuhnya. Kami berharap situasi ini dapat diselesaikan secepat mungkin,” kata BBC dalam sebuah pernyataan.

Kantor pajak tidak menjawab email, pesan dan telepon yang berusaha mendapatkan komentar.

Satu dari dua sumber di kantor BBC New Delhi mengatakan kepada Reuters bahwa para petugas pajak itu berbicara dengan petugas pembukuan dan tak seorang pun diizinkan pergi. Ketika penggeledahan berlangsung, para kru berita televisi bersiap di luar kantor dekat Connaught Place, Delhi tengah, untuk melaporkan perkembangan.

Editors Guild of India, yang menyebut diri sebagai asosiasi non-partisan para pemimpin redaksi, mengatakan sangat prihatin dengan kunjungan para petugas pajak.

“Kami sedih dengan tren berkelanjutan dari lembaga pemerintah yang digunakan untuk mengintimidasi dan melecehkan organisasi berita yang kritis terhadap rezim berkuasa," katanya dalam sebuah pernyataan.

Mereka mengatakan departemen itu juga menggeledah kantor-kantor media seperti NewsClick, Newslaundry, Dainik Bhaskar dan Bharat Samachar pada 2021 setelah “liputan kritis mereka tentang rezim pemerintah”.

Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi mengatakan lembaga-lembaga India bekerja secara independen dan departemen pajak “sesuai dengan hukum dalam melihat kepatuhan pajak”. “India adalah sebuah demokrasi yang bersemangat di mana tak seorang pun di atas hukum,” kata juru bicara BJP Gopal Krishna Agarwal.

• 1
• 2
• Selanjutnya