TEMPO.CO, Jakarta - Austria dan Jerman menangguhkan operasi penyelamatan korban gempa Turki karena situasi keamanan yang makin sulit. Penjarahan kian marak sepekan setelah gempa terjadi.

"Tentara Austria telah menangguhkan operasi penyelamatan di Turki yang dilanda gempa karena situasi keamanan yang semakin sulit", kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Austria, Michael Bauer, dalam sebuah cuitan, Sabtu, 10 Februari 2023. Selain Austria, Jerman juga menunda misi kemanusiaannya di Turki.

Dua organisasi bantuan Jerman, Tim Pencarian dan Penyelamatan Internasional Jerman (ISAR) dan Badan Federal untuk Bantuan Teknis (THW), mengumumkan penghentian operasi penyelamatannya pada Sabtu, 11 Februari 2023.

Penangguhan misi penyelamatan ini karena alasan keamanan dan laporan adanya bentrokan antar kelompok dan tembakan senjata. Mereka menyatakan bahwa pihaknya akan memulai misi penyelamatannya kembali segera setelah badan perlindungan sipil Turki (AFAD) menilai bahwa situasi sudah aman.

"Anda dapat melihat bahwa kesedihan perlahan berubah menjadi kemarahan. Oleh karena itu kami akan tetap berada di kamp bersama dengan THW untuk saat ini," kata Manajer Operasi ISAR Steven Bayer kepada Reuters, seraya menambahkan bahwa organisasi akan segera siap membantu jika ada indikasi para penyintas.

Swiss Pantau Situasi Keamanan di Turki

Swiss menyatakan bahwa pihaknya sedang memantau situasi keamanan di Hatay, sebuah provinsi di selatan Turki. Mereka mengklaim bahwa tingkat keamanan telah ditingkatkan.

Swiss sudah mengirim 87 spesialis dan 8 anjing untuk membantu operasi penyelamatan, dan sejauh ini sudah berhasil menemukan 11 orang, termasuk dua bayi, sejak tiba pada Selasa. Tim tambahan beranggotakan 12 orang juga sudah dikirimkan pada Jumat.

<!--more-->

Erdogan Akan Ambil Tindakan

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, mengatakan pada Sabtu, 11 Februari 2023, bahwa pemerintah akan mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam penjarahan dan kejahatan lain di wilayah yang dilanda gempa bumi pekan ini. Ia menegaskan bahwa masalah keamanan di sana menjadi fokus perhatian pemerintah.

“Kami mengumumkan keadaan darurat. Ini berarti bahwa dari sekarang orang-orang yang terlibat dalam penjarahan atau penculikan harus tahu bahwa kendali negara ada pada mereka,” kata Erdogan dalam kunjungan ke zona bencana.

Pada Jumat, 10 Februari 2023, Erdogan mengatakan bahwa telah terjadi penjarahan di beberapa area. Detail dari insiden penculikan yang dimaksud oleh Erdogan masih belum jelas. Keamanan di zona gempa juga menjadi perhatian setelah pasukan Austria memutuskan untuk menangguhkan operasi mereka di sana karena alasan keamanan.

Pemerintah Turki Diduga Lamban

Kesedihan warga Turki mulai berubah menjadi kemarahan karena buruknya kualitas layanan. Pemerintah Turki juga dianggap kurang cepat dan tanggap dalam menghadapi bencana tersebut. Pada hari Jumat, Presiden Recep Tayyip Erdogan akhirnya mengakui bahwa pemerintah tidak dapat membantu korban secepat yang diinginkan. Ini adalah pengakuan pertama kalinya dari pemerintah mengenai hal tersebut.

Di sisi lain, Kepala HAM PBB memanggil untuk gencatan senjata segera di Suriah agar bantuan dapat sampai ke semua korban gempa. Sekitar empat juta orang di wilayah barat laut yang dikuasai oleh pemberontak bergantung pada bantuan kemanusiaan, tetapi tidak ada bantuan yang diterima dari wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Dewan Keamanan PBB akan bertemu di Suriah sekitar minggu depan.

Sementara di Turki, militan Kurdi dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) mengumumkan penghentian sementara pertempuran untuk mempermudah pemulihan akibat gempa. PKK adalah partai yang dilarang dan dianggap sebagai kelompok teroris oleh Ankara dan sekutunya di Barat.

Sebelumnya, wilayah selatan Turki diguncang oleh gempa dengan magnitudo 7,8 pada awal pekan ini. Bencana itu disusul dua gempa susulan yang kuat. Hingga kini, korban meninggal tercatat hampir dari 24 ribu orang.

REUTERS | AL JAZEERA | NDTV

Pilihan Editor: Penjarahan Jadi Beban Baru dalam Misi Penyelamatan Korban Gempa Turki