TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne pada Minggu, 5 Februari 2023, menawarkan rencana reformasi yang lebih lunak pensiun untuk warga Prancis. Tawaran tersebut yakni membolehkan warga Prancis bekerja di usia lebih muda, namun juga pensiun lebih awal.

Tawaran Borne itu, disebut demi memenangkan dukungan politikus konservatif di parlemen Prancis yang mendukung adanya reformasi urusan pensiun.

Baca juga:Mogok Nasional Kembali Lumpuhkan Prancis, Protes Macron soal Skema Pensiun

Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di Saint-Nazaire, Prancis, 19 Januari 2023. Para pekerja menentang upaya pemerintahan Presiden Emmanuel Macron menunda usia pensiuan selama 2 tahun menjadi 64 tahun. REUTERS/Stephane Mahe

Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutarakan rencana menaikkan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Bukan hanya itu, Macron berencana memperpanjang uang bulanan yang harus dibayar para pekerja di Prancis sebagai bagian dari reformasi. Macron meyakini, langkah ini dibutuhkan demi menjaga sistem agar tidak merugi pada beberapa tahun ke depan.

Partai yang menggolkan Macron ke kursi Presiden Prancis, Partai Renaissance, pada tahun lalu kehilangan banyak suara. Walhasil, Pemerintah Prancis membutuhkan sumbangan suara dari politikus konservatif demi bisa meloloskan reformasi bidang pensiun ini di kursi parlemen. Kebijakan ini di Prancis tidak populer.

Menurut Borne, di bawah reformasi ini maka warga Prancis yang sudah bekerja sebelum usia 20 tahun akan diperbolehkan meninggalkan serikat pekerja pada usia lebih awal. Kendati begitu, pihaknya tidak menutup kemungkinan saran dari para konservatif yang ingin memperpanjang kebijakan.

“Kami akan bergerak memperluas kebijakan bagi mereka yang memulai bekerja pada usia 20 tahun dan 21 tahun, maka dia bisa pensiun pada usia 63 tahun,” kata Borne dalam wawancara dengan surat kabar Le Journal du Dimanche, Minggu, 5 Februari 2023.

Menurut Borne, kebijakan itu bisa berdampak pada sampai 30 ribu orang dan menyedot uang negara sampai 1 miliar euro (Rp 16 triliun) per tahun. Itu artinya, perlu dicari sumber pembiayaan baru.

Prancis sudah dua kali menghadapi mogok kerja nasional sejak memperkenalkan rencana reformasi pensiun pada 10 Januari 2023. Sejumlah serikat pekerja sudah merencanakan untuk kembali melakukan aksi mogok kerja pada Selasa, 7 Februari 2023.

Sumber: Reuters

Baca juga: Bekas Pembalap Jean-Pierre Jabouille Meninggal, Formula 1 Berduka

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.