TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat akan mencari cara menghentikan pasokan senjata dari Rusia ke Myanmar, sambil meningkatkan ikatan dengan ASEAN untuk menyelesaikan krisis di negara yang dikuasai Junta Militer melalui kudeta dua tahun lalu itu.

"Jadi kami akan terus mengambil langkah untuk mencoba memotong kemampuan Myanmar memperoleh senjata dan menghasilkan pendapatan," kata Penasihat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Derek Chollet dalam pengarahan lewat telepon pada peringatan dua tahun kudeta militer Myanmar, Rabu, 1 Februari 2023.

Baca juga 2 Tahun Kudeta Myanmar: Kisah Ratu Kecantikan Terusir dan Diplomat Tak Bisa Pulang

Chollet menyebut manuver junta Myanmar yang terus merapat ke Rusia harus dikecam keras. Menurut dia, apa yang Rusia berikan kepada Myanmar digunakan untuk melawan rakyat.

Amerika Serikat dan sekutunya baru memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Myanmar pada Selasa, 31 Januari 2023, di antaranya membatasi pejabat energi dan anggota junta lainnya.

Myanmar dilanda krisis kemanusiaan akibat kemelut politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, Februari 2021.

Gerakan perlawanan menentang militer terjadi di berbagai front di Myanmar. Namun junta melawannya dengan kekuatan mematikan.

Pernyataan pers Chollet ini muncul menjelang pertemuan dua hari para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta dimulai pada Jumat, 3 Februari 2023. AS menegaskan dukungannya kepada blok Asia Tenggara itu dalam menyelesaikan krisis Myanmar di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini, termasuk implementasi lima butir konsensus.

Konsensus dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota blok Asia tenggara pada April 2021 dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman Utusan Khusus ke Myanmar. Kelompok sipil di Myanmar dan para analis menilai pendekatan itu gagal sebab Tatmadaw masih melanggengkan kekerasan.

"Saya tahu itu bukan konsensus yang mudah untuk dipertahankan, namun demikian, ASEAN telah mempertahankannya, dan saya yakin negara-negara ASEAN pantas mendapat pujian karena melakukannya," kata Chollet.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan memimpin kantor Utusan Khusus ASEAN untuk mengawasi implementasi konsensus tahun ini. Dia sudah mengindikasikan upaya dalam menyelesaikan krisis Myanmar pada tahun ini akan sangat sulit.

"Kita tahu sejarah Myanmar, kompleksitas yang dihadapi Myanmar - sehingga mengharapkan bahwa semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi," kata Retno saat menyampaikan program prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN di Komisi I DPR RI, Jakarta, pada Senin, 30 Januari 2023.

Namun demikian, Retno menyatakan krisis Myanmar tidak akan menyandera pembangunan di ASEAN.

DANIEL A. FAJRI