TEMPO.CO, Jakarta - Mogok nasional kedua mengganggu produksi listrik, transportasi umum, dan sekolah-sekolah Prancis pada Selasa, 31 Januari 2023, ketika para pekerja memprotes rencana-rencana pemerintah untuk membuat orang bekerja lebih lama sebelum pensiun.
Hanya sepertiga kereta TGV berkecepatan tinggi yang beroperasi, sementara kereta-kereta lokal dan regional lebih sedikit lagi jumlahnya. Metro Paris juga mengalami gangguan serius, stasiun-stasiun dipadati komuter yang berdesak-desakan mengejar sedikit kereta yang tersedia.
Baca Juga: Guru-guru Mogok Massal di Inggris, Protes Gaji yang Sangat Kecil
Di stasiun metro Concorde, di Paris tengah, Catherine (59 tahun), seorang asisten pengacara, mengatakan ia tidak keberatan menunggu kereta, atau malah jalan kaki. “Saya mendukung mereka,” katanya. “Saya akan segera berusia 60 tahun, jadi saya tidak bahagia bekerja selama dua tahun lagi.”
Namun, tidak semua setuju: “Tidak ada gunanya mogok. RUU ini pasti akan diadopsi,” kata Matthieu Jacquot (34), yang bekerja di sektor kemewahan.
Separuh dari guru-guru sekolah dasar meninggalkan pekerjaan, begitu juga staf penyulingan minyak dan radio-radio publik, yang memainkan musik sebagai ganti program berita. Para pelajar memblokade sekolah menengah Turgot di Paris tengah, memegang plakat bertuliskan “Dukungan untuk para pekerja” dan “Anak Muda yang Marah.”
Serikat-serikat, yang mengorganisasikan unjuk rasa di seluruh Prancis sepanjang hari, ingin tetap memberikan tekanan kepada pemerintah dan mungkin akan mengumumkan tindakan industrial lain untuk pekan-pekan mendatang.
"Ketika ada sebuah perlawanan yang masif, akan sangat berbahaya bagi pemerintah jika tidak mendengar,” Mylene Jacquot, sekretaris jenderal cabang pegawai negeri serikat CFDT, kepada Reuters.
Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar rakyat Prancis, yang sudah marah dengan krisis biaya hidup yang dipicu inflasi tinggi, menentang reformasi itu, tetapi Presiden Emmanuel Macron berniat tetap pada pendiriannya. Reformasi ini “vital” untuk memastikan kelangsungan sistem pensiun, katanya, Senin.
<!--more-->Rencana pemerintah adalah melihat usia pensiun dinaikkan hingga 64 dari 62 dan juga akan menunda usia kelayakan untuk pensiun penuh. Langkah-langkah ini akan memberikan tambahan sebesar 17,7 miliar euro (sekitar Rp 288 triliun) dalam kontribusi pensiun tahunan, menurut perkiraan Kementerian Tenaga Kerja.
Brutal
Serikat-serikat itu mengatakan ada cara lain untuk menaikkan pendapatan, seperti memajaki orang-orang yang super kaya atau meminta para majikan atau pensiunan kaya untuk berkontribusi lebih banyak.
“Reformasi ini tidak adil dan brutal” kata Luc Farre, sekjen untuk pegawai negeri serikat UNSA. "Menggeser (usia pensiun) ke usia 64 adalah kemunduran secara sosial."
Serikat-serikat itu berharap mengulangi hasil besar yang terlihat pada protes nasional pertama, 19 Januari, ketika lebih dari satu juta orang turun ke jalan di seluruh Prancis.
Pemerintah telah membuat beberapa kelonggaran dalam rancangan undang-undang tersebut, seperti menetapkan usia pensiun baru pada 64 tahun, bukan janji kampanye Macron pada 65 tahun, dan menyetujui pensiun minimum 1.200 euro (sekitar Rp 19,5 juta) per bulan untuk semua.
Perdana Menteri Elisabeth Borne mengatakan ambang usia 64 "tidak dapat dinegosiasi", tetapi pemerintah sedang mengeksplorasi cara untuk mengimbangi beberapa dampak, terutama pada perempuan.
REUTERS
Baca Juga: Misi Scholz Cari Dukungan untuk Ukraina ke Amerika Selatan Gagal
