TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah laporan badan pengawas di pemerintah pusat Amerika Serikat yang dipublikasi pada Senin, 30 Januari 2023, mengungkap Washington telah mengucurkan dana USD 5,4 miliar (Rp 81 triliun) pada warga Amerika dengan kartu jaminan sosial yang dipertanyakan (ada kemungkinan fiktif).

Badan pengawas Pandemic Response Accountability Committee (PRAC) mengatakan telah mengidentifikasi sekitar 69.323 kartu jaminan sosial atau Social Security Numbers (SSNs) yang digunakan untuk mendapatkan dana bantuan dari total USD 5,4 miliar. Dana bantuan tersebut diperuntukkan pemerintah Amerika Serikat untuk UMKM, yang berupa pinjaman lunak. Dua program dibawah pendanaan tersebut adalah COVID-19 Economic Injury Disaster Loan (COVID-19 EIDL) dan Paycheck Protection Program (PPP).

Antrean terjadi di luar toko saat belanja Black Friday di Fashion Outlets of Chicago di Rosemont, Illinois, Amerika Serikat, 27 November 2020. Jumlah pembeli menurun drastis dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya akibat merebaknya pandemi COVID-19. Xinhua/Joel Lerner

Baca juga: Banyak Orang Asing Salahgunakan Visa Kunjungan

PRAC menyebut pinjaman lunak tersebut didistribusikan pada periode April 2020 dan Oktober 2022. Laporan PRAC diungkap menjelang dilakukannya sidang oleh Representatives Oversight Committee DPR pada Rabu, 1 Februari 2023, yang ingin mengecek dugaan penipuan bidang anggaran pengeluaran. DPR Amerika Serikat sekarang ini dipimpin Partai Republik.

Ada sekitar 57.500 program Paycheck Protection total bernilai USD 3,6 miliar (Rp 54 triliun) yang didistribusikan pada Agustus 2020.

Amerika Serikat sedang melakukan upaya pembuktian sejumlah kasus penipuan yang berkedok dalam program – program bantuan Pemerintah Amerika Serikat. Contohnya Paycheck Protection Program, Medicare dan bantuan sosial untuk pengangguran. Pada Mei 2021, Jaksa Agung Merrick Garland membentuk gugus tugas Covid-19 Fraud Enforcement Task Force.

Sebelumnya pada tahun lalu, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat meminta jaksa penuntut di pengadilan pusat Pemerintah Amerika Kevin Chambers agar memimpin penyelidikan penipuan mereka-mereka yang menggunakan pandemi Covid-19 sebagai kedok untuk mendaftar ke program – program bantuan pemerintah.

Sumber: Reuters

Baca juga: Deteksi Subvarian Baru seperti Kraken dengan Pengurutan Genom

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.