TEMPO.CO, Jakarta - Kepala bantuan kemanusiaan PBB mengunjungi Kabul pada Senin, 23 Januari 2023, dan mengangkat masalah pendidikan perempuan dan bekerja sama dengan penjabat menteri luar negeri pemerintahan Taliban, demikian pernyataan kementerian luar negeri Afghanistan.

Pemerintahan Taliban bulan lalu memerintahkan LSM-LSM untuk tidak mengizinkan sebagian besar karyawan perempuan untuk bekerja, membuat banyak lembaga bantuan menghentikan sebagian operasional mereka di tengah-tengah krisis kemanusian yang terjadi selama musim dingin yang sangat mencekam.

Baca Juga: Diserang Rusia, Ukraina dapat Kiriman 237 Generator dari Jepang

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Masalah Kemanusiaan Martin Griffiths mengangkat isu pendidikan dan pekerjaan perempuan dan bagaimana masalah ini mempengaruhi operasional PBB.

Berbicara secara umum tentang kunjungan Griffith ke Afghanistan, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Griffith akan melibatkan pemerintahan Taliban “dengan pesan sama yang telah kami sampaikan sejak awal tentang perlunya membatalkan semua kebijakan yang diberlakukan” pada kaum perempuan.

Ia mengatakan Griffiths akan "menggarisbawahi pesan bahwa bantuan kemanusiaan tidak dapat diberikan tanpa perempuan.”

Perjalanan Griffiths menyusul kunjungan ke Afghanistan pekan lalu oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Amina Mohammed, yang memberi peringatan kepada para penjabat Taliban di Kabul dan kota selatan Kandahar atas perintah-perintah pemerintahan yang membatasi kaum perempuan menerima pekerjaan dan mengenyam pendidikan.

Penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, mengatakan ia meminta Griffiths untuk memberikan informasi kepada komunitas internasional tentang “pencapaian dan peluang-peluang” pemerintahan Taliban seperti memberikan amnesti umum kepada para mantan oposisi dan bukan hanya keluhan-keluhan dan kekurangan-kekurangan.”

Kementerian luar negeri menyatakan bahwa Griffiths mengakui keamanan telah membaik di negeri itu, yang telah berpuluh-puluh tahun mengalami peperangan sebelum Taliban mengambil alih pemerintahan saat pasukan asing ditarik mundur pada 2021.

Belum ada pemerintahan asing yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban sejak kelompok ini mengambil kekuasaan. Beberapa diplomat asing mengatakan harus ada perubahan arah tentang hak-hak perempuan. Banyak negara yang menyatakan kekhawatiran besarnya karena sebagian anak perempuan dan perempuan di atas usia 12 tahun dilarang masuk sekolah atau universitas.

Penerapan sanksi-sanksi dan pemotongan bantuan pembangunan telah menyebabkan negara itu jatuh dalam krisis ekonomi yang membuat lebih dari separuh populasi bergantung pada bantuan kemanusiaan, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak.

Baca juga: Wakil Menteri Ukraina Dipecat Korupsi, Tertangkap Saat Terima Suap Rp 5,9 M

REUTERS