TEMPO.CO, Jakarta - Ukraina kembali diguncang kasus korupsi di tengah gempuran Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky memberikan tanggapan tegas menyusul dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tingkat tinggi Ukraina.

Laporan media, seperti dikutip Reuters mewartakan, penjabat wakil menteri pembangunan regional, Vasyl Lozinskiy, ditahan atas tuduhan menerima suap. Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) menangkap Lozinskiy pada Sabtu, 21 Januari 2022, karena dicurigai melakukan penggelapan.

Baca juga Jerman Tidak Akan Menghalangi jika Polandia Kirim Tank Leopard 2 ke Ukraina

Lozinskiy diduga menerima 370 ribu euro atau Rp 6 miliar untuk "memfasilitasi penyelesaian kontrak pembelian peralatan dan generator dengan harga yang dinaikkan", kata NABU dalam siaran pers.

Fokus baru pada korupsi juga melibatkan Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov setelah sebuah surat kabar melaporkan bahwa militer diduga membeli makanan dengan harga yang sangat tinggi.

Laporan media di Ukraina menuduh kementerian menyetujui kontrak untuk memasok makanan kepada tentara di garis depan dengan harga "dua hingga tiga" kali lipat dari harga normal. Menurut situs berita ZN.UA, seperti dikutip Euronews, kontrak tersebut berjumlah 320 juta euro atau sekitar Rp 5,2 triliun untuk 2023.

Kementerian Pertahanan menyebut tuduhan itu palsu dan komite parlemen telah diminta untuk menyelidikinya. Sebuah "pertemuan darurat" di kementerian akan diadakan pada Senin, 23 Januari 2023, untuk menjelaskan masalah ini dan melihat apakah ada pejabat yang melanggar peraturan.

Presiden Zelensky menyatakan tidak akan mentoleransi korupsi, masalah yang sudah kronis di negara itu. Dia menjanjikan akan ada keputusan penting dalam waktu dekat, untuk menumpas korupsi di Ukraina.

"Saya ingin ini menjadi jelas: tidak akan ada kembali ke masa lalu, ke cara hidup berbagai orang yang dekat dengan lembaga negara atau mereka yang menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar kursi jabatan," kata Zelensky dalam pidato rutin pada Minggu malam, 22 Januari 2023.

"Minggu ini akan menjadi waktu untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan sudah disiapkan. Saya tidak ingin mempublikasikannya saat ini, tetapi semuanya akan adil," ujarnya menambahkan.

Isu korupsi ini muncul di tengah upaya pejabat Ukraina mempromosikan persatuan nasional untuk menghadapi invasi. Rusia menyerang Ukraina sejak Februari 2022.

Ukraina memiliki sejarah panjang korupsi yang merajalela dan pemerintahan yang goyah. Transparency International memeringkat korupsi di negara itu pada 122 dari 180 negara. Posisi itu tidak jauh lebih baik dari Rusia pada 2021.

Unggul jauh dari para pesaingnya, Zelensky terpilih sebagai presiden pada 2019. Saat itu dia berjanji untuk mengubah cara pemerintahan negara bekas Soviet itu.

Uni Eropa telah menjadikan reformasi anti-korupsi sebagai salah satu persyaratan utamanya untuk keanggotaan Ukraina ke blok benua biru itu, setelah memberikan status kandidat kepada Kyiv tahun lalu.

REUTERS, EURONEWS