TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung di Peru pada Jumat, 13 Januari 2023, meluncurkan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tewasnya lebih dari 30 puluh warga sipil dalam kekerasan di Peru belum lama ini. Kekerasan itu buntut dari gejolak politik di Peru setelah sejumlah menteri di kabinet mengundurkan diri.

Kudeta terhadap Presiden Peru Pedro Castillo pada akhir bulan lalu telah memicu kerusuhan yang diklaim telah menewaskan setidaknya 41 warga sipil dan satu aparat kepolisian.

Tenaga medis membantu memuat seorang pengunjuk rasa ke dalam ambulans yang terluka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan, selama protes menuntut pemilihan dini dan pembebasan mantan Presiden Pedro Castillo yang dipenjara, dekat bandara Juliaca, di Juliaca, Peru 9 Januari 2023. REUTERS/Hugo Courotto

Ketua Jaksa Agung Peru Patricia Benavides dalam pengumumannya menyebut investigasi akan difokuskan pada bentrokan antara demonstran dengan aparat kepolisian di sejumlah wilayah selatan di Peru seperti Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac dan Ucayali serta Ibu Kota Lima.

Sebelumnya pada pekan ini, Benavides telah membuka penyelidikan awal atas dugaan genosida terhadap Presiden Peru yang baru Dina Boluarte dan sejumlah menteri. Boluarte menjabat sebagai Wakil Presiden di era pemerintahan Presiden Castillo. Dia mengambil alih pemerintahan setelah anggota parlemen melakukan pemungutan suara untuk mendongkel Castillo keluar dari pemerintahan usai berupaya membubarkan Kongres dan memimpin negara berdasarkan dekrit tertanggal 7 Desember 2023.

Baca juga:Polisi Peru Dibakar Hidup-hidup oleh Demonstran, 17 Orang Tewas

Pada Jumat, 13 Januari 2023, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri urusan Perempuan Peru kompak mengundurkan diri. Presiden Boluarte lalu menunjuk Vicente Romero, seorang pensiunan polisi sebagai Menteri Dalam Negeri Peru.

Kantor Kepresidenan Peru mengatakan ada 355 warga sipil dan 176 aparat kepolisian luka-luka dalam gelombang unjuk rasa di Peru buntut didongkelnya Castillo. Ada 329 warga sipil yang sudah ditahan karena terkait dengan unjuk rasa anti-pemerintah.

“Saya memahami dan berbagi kemarahan dengan Anda. Pemerintah punya utang yang sangat besar pada negara,” kata Presiden Boluarte dalam pidatonya pada Jumat, 13 Januari 2023. Dia pun meminta maaf atas jatuhnya korban tewas dalam gelombang unjuk rasa dan menyerukan perdamaian.

Presiden Boluarte menolak bertanggung jawab atas jatuhnya korban tewas dengan mengatakan ada sejumlah dalang yang telah mendorong warga sipil Peru untuk berkonfrontasi dan dia pun meminta otoritas untuk melakukan investigasi atas kejadian ini.

Sumber: Reuters

Baca juga:Kisah Turis Kanada Terjebak di Tengah Unjuk Rasa Peru

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.