TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Partai Demokrat di Kongres merilis catatan pajak Donald Trump selama enam tahun kepada publik, mengungkapkan dokumen yang telah lama dirahasiakan oleh mantan presiden tersebut.

Catatan ini bisa menjadi penghambat bagi Trump, yang mencoba kembali ke Gedung Putih pada Pemilu 2024.

Komite Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dikendalikan oleh Partai Demokrat merilis catatan pengembalian pajak Trump untuk 2015 hingga 2020, yang mengakhiri pertarungan selama bertahun-tahun antara mantan presiden dari Partai Republik ini dan anggota parlemen dari Partai Demokrat yang baru diselesaikan bulan lalu oleh Mahkamah Agung AS.

Selain tentang pengembalian pajak, data tersebut tidak mengandung banyak hal baru. Sebagai tanggapan, Trump memperingatkan konsekuensi yang mengerikan dan menggunakan kesempatan itu untuk membuka sumbangan kampanye.

Data pajak Trump sekarang akan tersedia untuk penyelidikan mendalam oleh jurnalis, pakar pajak independen, dan lainnya selama menjelang pemilihan presiden 2024, dan dapat menjelaskan kekayaan Trump, kinerja bisnisnya, dan bagaimana dia mengurangi kewajiban pajaknya. .

Catatan hampir 6.000 halaman mencakup lebih dari 2.700 halaman pengembalian pribadi dari Trump dan istrinya Melania Trump, ditambah lebih dari 3.000 halaman restitusi dari bisnisnya.

Catatan menunjukkan bahwa pendapatan dan kewajiban pajak Trump berfluktuasi secara dramatis dari 2015 hingga 2020, selama pencalonan presiden pertamanya dan masa jabatan berikutnya. Dia dan istrinya mengklaim potongan dan kerugian yang besar, dan membayar sedikit atau tidak ada pajak penghasilan dalam beberapa tahun tersebut.

Trump, seorang pengusaha yang memegang jabatan publik untuk pertama kalinya ketika dia memasuki Gedung Putih pada tahun 2017, adalah kandidat presiden pertama dalam beberapa dekade yang tidak merilis pengembalian pajaknya. Dia menggugat komite untuk mencoba merahasiakannya tetapi pengadilan tinggi AS memutuskan mendukung komite.

Dalam temuan yang diungkapkan minggu lalu, komite mengatakan Internal Revenue Service yang mengumpulkan pajak melanggar aturannya sendiri dengan tidak mengaudit Trump selama tiga dari empat tahun saat dia menjadi presiden.

"Temuan kami ternyata sederhana - IRS tidak memulai audit wajib mereka terhadap mantan presiden sampai saya mengajukan permintaan awal saya," kata Ketua Komite Pajak DPR Richard Neal dalam sebuah pernyataan.

Neal pertama kali meminta pengembalian pada tahun 2019, dengan alasan bahwa Kongres membutuhkannya untuk menentukan apakah undang-undang tentang pengembalian pajak presiden diperlukan.

Trump: Memecah Rakyat AS

Trump menyayangkan pengungkapan dokumen itu. "Demokrat seharusnya tidak pernah melakukannya, Mahkamah Agung seharusnya tidak pernah menyetujuinya, dan itu akan menyebabkan hal-hal yang mengerikan bagi begitu banyak orang," katanya.

"Perpecahan besar AS sekarang akan tumbuh jauh lebih buruk. Demokrat Kiri Radikal telah mempersenjatai segalanya, tapi ingat, itu adalah jalan dua arah yang berbahaya!" katanya.

Kevin Brady, ketua panel DPR dari Partai Republik, memperingatkan bahwa ketua komite di masa depan akan memiliki kekuatan "hampir tak terbatas" untuk mempublikasikan pengembalian pajak warga negara, termasuk "musuh politik".

"Ini adalah noda yang disesalkan dari Komite Pajak Kongres dan akan membuat politik Amerika semakin memecah belah dan mengecewakan. Dalam jangka panjang, Demokrat akan menyesalinya," kata Brady dalam sebuah pernyataan.

Rincian yang sebelumnya dirilis oleh panel menunjukkan bahwa Trump tidak membayar pajak penghasilan pada tahun 2020, tahun penuh terakhirnya menjabat, meskipun pendapatannya jutaan dolar dari kerajaan bisnisnya yang luas.

Demokrat mempunyai waktu sangat terbatas menemukan cara menangani pengembalian begitu mereka mendapatkannya, mengingat Partai Republik akan mengambil kendali DPR pada hari Selasa, 3 Januari 2022, setelah memenangkan mayoritas tipis dalam pemilihan paruh waktu November.

DPR yang dikendalikan Demokrat mengesahkan undang-undang sebelum berangkat pada reses musim dingin yang akan mengamanatkan Dinas Pendapatan Internal yang mengumpulkan pajak untuk menyelesaikan audit pengajuan pajak presiden dalam waktu 90 hari setelah pelantikan mereka.

REUTERS