TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri negara Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin, 26 Desember 2022 mengecam keputusan Taliban yang melarang perempuan bekerja di LSM di seluruh Afghanistan. Kelompok radikal Taliban saat ini menguasai dan memegang Pemerintahan Afghanistan.

Asisten Menteri Luar Negeri dan Perwakilan UEA untuk PBB Lana Nusseibeh memperingatkan keputusan Taliban itu hanya akan semakin menghambat pemberian bantuan kemanusiaan di negara tersebut dan berdampak pada masyarakat yang paling rentan, di antaranya perempuan, anak-anak, dan orang tua. Nusseibeh mengingatkan saat ini, dua pertiga warga Afghanistan dalam kondisi membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan enam juta orang di negara itu berisiko kelaparan.

“Islam menghormati peran perempuan dan menjunjung tinggi hak-hak mereka,” tambah Nusseibeh.

Baca juga: Ingkar Janji Taliban kepada Perempuan Afghanistan

Sebelumnya Kementerian Ekonomi Afghanistan pada 24 Desember 2022 memerintahkan semua organisasi non-pemerintah (LSM) agar jangan membiarkan staf perempuan bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Perintah tersebut tidak berlaku secara langsung pada PBB, tetapi banyak dari program PBB dijalankan oleh LSM lokal dan internasional yang tunduk pada perintah tersebut. Pernyataan terbaru datang hanya empat hari setelah UEA mengecam keputusan pemerintah Taliban untuk menghentikan sementara akses perempuan masuk universitas.

Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA dan rekannya Bilawal Bhutto Zardari Menteri Luar Negeri Pakistan, membahas keputusan tersebut melalui sambungan telepon.

Kedua diplomat tingkat tinggi itu menekankan Islam sebagai agama memberikan perhatian yang signifikan kepada perempuan, memberi mereka posisi istimewa, dan menjaga hak-hak mereka. Keduanya juga menegaskan perlunya menjamin hak-hak perempuan, serta pentingnya partisipasi perempuan dan anak perempuan secara penuh dan setara dalam semua aspek kehidupan.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga meminta Taliban agar membatalkan kebijakan tersebut. Pada Senin, 26 Desember 2022, Kepala misi PBB untuk Afghanistan dalam sebuah pertemuan mengatakan kepada penjabat di Kementerian Ekonomi Afghanistan yang dipimpin Taliban untuk membatalkan keputusan melarang staf LSM perempuan.

“Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan penghalang itu sangat penting,” kata UNAMA dalam pernyataan.

Kepala koordinator kemanusiaan UNAMA Ramiz Alakbarov telah bertemu Menteri Ekonomi Afghanistan Mohammad Hanif. Perekonomian Afghanistan yang sedang terseok-seok telah semakin krisis sejak Taliban mengambil alih pada 2021. Afghanistan saat ini menghadapi sanksi dan pemotongan bantuan pembangunan.

Bantuan kemanusiaan, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, telah menjadi penyelamat bagi jutaan warga Afghanistan. Menurut Komite Penyelamatan Internasional lebih dari setengah populasi Afghanistan bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Al Arabiya | Nugroho Catur Pamungkas

Baca juga: Pejabat PBB Bertemu Taliban, Desak Cabut Larangan Pekerja Perempuan LSM

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.