TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahannya akan meninjau rencana jaringan 5G milik negara yang diperkenalkan oleh penguasa sebelumnya. Dia menganggap proyek itu tidak dirumuskan secara transparan.

Baca juga: Anwar Ibrahim: Para Menteri Setuju Potong Gaji 20 Persen

Di bawah jabatan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 2021, Malaysia meluncurkan semacam program BUMN untuk memiliki semua spektrum 5G, dengan berbagai operator menggunakan infrastruktur untuk menyediakan layanan seluler.

Kepemilikan tunggal spektrum menimbulkan kekhawatiran dari operator utama negara atas penetapan harga, transparansi, dan monopoli.

Usai konferensi pers setelah rapat kabinet pertamanya, Senin, 5 Desember 2022, Anwar menyebut rencana 5G akan dievaluasi untuk memastikan mereka mengikuti prosedur dengan ketat.

“Perlu ditinjau ulang karena tidak dilakukan secara transparan,” kata Anwar di Putrajaya, tanpa merinci penjelasannya.

Seorang juru bicara Muhyiddin belum memberikan tanggapan mengenai masalah ini. Pemerintahan dia sebelumnya membela rencana 5G, sebab itu dipercaya akan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Anwar mengatakan, pemerintah juga akan merevisi dan menyempurnakan anggaran 2023 yang diajukan pada Oktober. Anggaran tersebut diajukan di parlemen oleh pemerintah sebelumnya, tetapi tidak disahkan karena pemilihan umum.

Menurut Anwar pemerintahnya tidak akan membatalkan keputusan tertentu yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi, dia tidak mengidentifikasinya.

Anwar diangkat sebagai perdana menteri oleh raja Malaysia pada akhir bulan lalu, setelah pemilu menghasilkan parlemen gantung. Blok Anwar tidak memenangkan mayoritas sederhana tetapi dia membentuk pemerintahan koalisi dengan bantuan blok politik lainnya.

Pada Jumat, 5 Desember 2022, Anwar mengumumkan kabinet yang mencakup Pemimpin Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamid, yang diduga melakukan korupsi sebagai wakilnya.

Presiden UMNO itu diadili atas 47 tuduhan penyuapan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan. Dia mengaku tidak bersalah.

Anwar mengatakan dia tidak akan mengkompromikan janjinya untuk memerangi korupsi meskipun Ahmad Zahid ditunjuk.

"Saya percaya tim kabinet saya bertekad untuk memastikan kami mengikuti aturan ketat dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," katanya, seraya menambahkan bahwa sistem sebelumnya "memungkinkan para pemimpin untuk mencuri".

Baca juga: Bersih Kecewa Anwar Ibrahim Rangkap Jabatan dan Zahid Jadi Wakil PM

REUTERS