Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anwar Ibrahim: Para Menteri Setuju Potong Gaji 20 Persen

Reporter

image-gnews
Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (dua dari kiri) bersama Ratu Malaysia Azizah Aminah Maimunah, Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim (kiri) dan istrinya Wan Azizah Wan Ismail berpose setelah upacara pelantikan di Istana Nasional di Kuala  Lumpur, Malaysia, 24 November 2022. Mohd Rasfan/Pool via REUTERS
Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (dua dari kiri) bersama Ratu Malaysia Azizah Aminah Maimunah, Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim (kiri) dan istrinya Wan Azizah Wan Ismail berpose setelah upacara pelantikan di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, 24 November 2022. Mohd Rasfan/Pool via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memastikan kabinetnya telah menyetujui pemotongan gaji bagi para menteri sebesar 20 persen. Dia menyebut keputusan ini mencerminkan kepedulian dewan menteri terhadap persoalan yang dihadapi rakyat saat ini.

Baca juga: Kabinet Baru Pimpinan Anwar Ibrahim Resmi Dilantik Sore Ini

“Kalau ekonomi pulih dalam waktu tiga tahun, kami akan meninjau. Pemotongan gaji ini sudah tepat. Namun, saya ingin berterima kasih kepada mereka (para menteri) atas kesediaan mereka untuk berkorban sedikit," kata Anwar usai memimpin rapat kabinet khusus pertama DPR Pemerintah Persatuan di Putrajaya, Senin, 5 Desember 2022.

"Ada yang bilang Anwar rela membatakalan gaji Perdana Menteri karena mendapat gaji Menteri Keuangan. Itu tidak benar, gajinya hanya satu," ujar Anwar.

Anwar menambahkan, pemotongan gaji akan tetap berlaku sampai perekonomian negara pulih.

Kabinet baru Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim resmi dilantik pada Sabtu sore, 3 Desember 2022. Dewan menteri itu terdiri dari 28 menteri, lebih sedikit dari tim kabinet sebelumnya yang dipimpin oleh Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin Yassin, yang mencakup 31 menteri dan 38 deputi.

Dalam kabinet tersebut, Anwar Ibrahim menunjuk dua wakil perdana menteri, yakni Ahmad Zahid Hamidi dari Barisan Nasional dan Fadillah Yusof dari Gabungan Parti Sarawak.

Anwar juga akan merangkap jabatan sebagai menteri keuangan, sementara Tengku Zafrul Abdul Aziz dari BN akan menjabat sebagai menteri perdagangan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Portofolio pertahanan dan ekonomi masing-masing akan dipegang oleh Mohamad Hasan dari Barisan Nasional dan Rafizi Ramli dari Pakatan Harapan.

Anthony Loke dari Pakatan Harapan akan menjadi menteri transportasi, sedangkan Mohamad Sabu akan menjabat sebagai menteri pertanian. Ahmad Zahid dan Fadillah juga akan merangkap sebagai Menteri Pembangunan Desa serta Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Anwar Ibrahim menyatakan akan fokus mengatasi krisis biaya hidup di tengah laju ekonomi yang melambat. Pada Ahad lalu, Anwar menyebutkan sedang mengevaluasi program subsidi pemerintahnya agar mengarahkan aliran uang ke kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain masalah keuangan, Malaysia juga menghadapi ancaman perpecahan pasca-pemilu akibat adu saing dua kubu yang secara ekstrim berbeda pandangan politik. Para relawan mengharapkan pemerintah Anwar akan mencegah kembalinya ketegangan bersejarah antara etnis Melayu, mayoritas Muslim, dan minoritas etnis China serta India.

Baca juga: Top 3 Dunia: Jumlah Gaji PM Malaysia Anwar Ibrahim, Biden Ogah Bertemu Putin

ASTROAWANI | REUTERS | CNA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

17 jam lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

19 jam lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

2 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.


Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

5 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengaku tak khawatir jatah kursi menteri berkurang jika koalisi semakin ramai.


Bahlil Bantah Ditawari Kursi Menteri Lagi: Saya Orang Kampung

5 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) dalam acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024. Dalam acara tersebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato untuk anak muda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Bantah Ditawari Kursi Menteri Lagi: Saya Orang Kampung

Bahlil Lahadalia membantah isu soal dirinya ditawari menjadi menteri kembali di masa pemerintahan berikutnya.


Ekonom Sebut MK Perlu Periksa Jokowi untuk Usut Politisasi Bansos

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ekonom Sebut MK Perlu Periksa Jokowi untuk Usut Politisasi Bansos

Ekonom menilai pemanggilan Jokowi penting untuk mengusut politisasi bansos.


Kata Gibran soal Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

10 hari lalu

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan digelar di IKN. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 3 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kata Gibran soal Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Gibran menyatakan pihaknya akan selalu mengikuti mekanisme yang ada di MK.


Tim Hukum Anies-Muhaimin Bantah Kesaksian 4 Menteri di Sidang MK: Tak Sesuai Kenyataan

10 hari lalu

Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir memberikan keterangan pers di Markas Pemenangan AMIN, Jl Diponegoro X, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut Tim Hukum Nasional (THN) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu dan meminta aparat penegak hukum harus bersikap adil dan netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tim Hukum Anies-Muhaimin Bantah Kesaksian 4 Menteri di Sidang MK: Tak Sesuai Kenyataan

Tim hukum AMIN mengkritik kesaksian keempat menteri yang dipanggil dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Kesaksian mereka disebut tak sesuai kenyataan.


Belum Sah Jadi Presiden, Prabowo Sudah Safari Ke Luar Negeri Bertemu Xi Jinping Hingga Anwar Ibrahim

11 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Kiri) memberikan sambutan dalam acara Bukber Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Belum Sah Jadi Presiden, Prabowo Sudah Safari Ke Luar Negeri Bertemu Xi Jinping Hingga Anwar Ibrahim

Prabowo yang diumumkan sebagai Presiden terpilih sudah bertemu dengan sejumlah petinggi negara mulai dari Xi Jinping hingga Anwar Ibrahim.


3 Pertanyaan Menohok Hakim MK ke Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

11 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
3 Pertanyaan Menohok Hakim MK ke Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Hakim MK mengajukan sejumlah pertanyaan menohok kepada menteri Jokowi yang menjadi saksi di sidang sengketa pilpres. Apa jawab mereka?