TEMPO.CO, JAKARTA--Kongres Peru pada Kamis menyetujui mosi yang diprakarsai oleh anggota parlemen oposisi untuk memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Pedro Castillo.

Baca juga: Perdana Menteri Peru Mundur karena Kongres Menolak Mosi Percaya

Seperti dilansir Reuters, ini merupakan upaya formal ketiga untuk menggulingkan pemimpin sayap kiri tersebut sejak dia menjabat tahun lalu.

Dengan 73 suara setuju, 32 menolak dan enam abstain, Kongres menyetujui proses tersebut dan memanggil Castillo untuk menanggapi tuduhan pelanggaran konstitusional pada 7 Desember.

Sebelumnya pada Kamis, misi tingkat tinggi Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) merekomendasikan "gencatan senjata politik" antara cabang eksekutif dan legislatif Peru. Hal ini disampikan saat mereka menyampaikan laporan awalnya tentang kunjungan ke negara Andean tersebut pada akhir November.

Untuk menggulingkan presiden, suara 87 dari 130 anggota Kongres diperlukan, jumlah yang diharapkan dapat dicapai partai oposisi Peru.

Sebelum pemungutan suara, Perdana Menteri Betssy Chavez mengatakan Castillo harus menjalankan masa jabatannya sampai 2026. Dan, gencatan senjata serta dialog yang diminta oleh OAS "sangat penting ketika kita mengalami ketegangan di antara kedua cabang pemerintah."

Castillo, dituduh menggunakan kepresidenannya untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga dan sekutu dekatnya. Dia juga menghadapi tuntutan konstitusional dari Jaksa Agung di Kongres terkait dengan penyelidikan korupsi.

Presiden mengatakan keluhan tersebut merupakan upaya "kudeta" yang diatur oleh kantor kejaksaan dan Kongres.

Kehidupan di negara Amerika Selatan itu didera oleh konfrontasi politik. Peru telah memiliki lima penjabat presiden sejak 2016, termasuk Castillo, karena pemecatan dan pengunduran diri.

Baca juga: Ribuan Warga Turun Ke Jalan Peru, Tuntut Pengunduran Diri Presiden Castillo

REUTERS