TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memperingatkan bahwa pemerintah akan bertindak tegas menghentikan pemogokan nasional oleh sopir truk. Seperti dilansir Reuters Jumat 25 November 2022, Yoon menyebut aksi itu ilegal dan tidak dapat diterima karena "menyandera" rantai pasokan nasional selama krisis ekonomi.

Baca juga: Sopir Truk Korea Selatan Kembali Mogok, Rantai Pasokan Terancam

"Masyarakat tidak akan mentolerir penyanderaan sistem logistik dalam menghadapi krisis nasional," kata Yoon dalam pesan Facebook Kamis malam, setelah sebelumnya menyatakan bahwa ekspor adalah kunci untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan.

"Jika pemogokan transportasi yang tidak bertanggung jawab terus berlanjut, pemerintah tidak punya pilihan selain mengambil sejumlah tindakan, termasuk perintah mulai bekerja."

Ribuan pengemudi truk memulai pemogokan besar untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari enam bulan pada Kamis lalu. Aksi ini sudah menunjukkan tanda-tanda mengganggu banyak industri di ekonomi terbesar ke-10 di dunia itu.

Menurut undang-undang Korea Selatan, selama gangguan serius terhadap transportasi, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk memaksa pekerja transportasi kembali bekerja. Mereka yang tidak patuh dapat dihukum hingga tiga tahun penjara, atau denda hingga 30 juta won atau Rp350 juta.

Jika pemerintah mengambil tindakan tersebut, maka itu akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan mengeluarkan perintah seperti itu. Menteri Transportasi Won Hee-ryong mengatakan kepada wartawan pada Kamis bahwa kementerian telah memulai tahap awal untuk mengeluarkan perintah tersebut.

Sementara itu Ketua Persatuan Solidaritas Pengemudi Truk Kargo (CTSU), Lee Bong-ju, mengatakan para pengemudi truk tidak punya pilihan selain mogok setelah pemerintah menghentikan negosiasi dan sejak itu tidak bersedia berdialog.

"Pemerintah Yoon Suk Yeol mengancam dengan tindakan keras tanpa ada upaya untuk menghentikan pemogokan," kata Lee kepada wartawan, Kamis.

Pada hari pertama pemogokan, Asosiasi Perdagangan Internasional Korea (KITA) mengatakan menerima 19 laporan kasus gangguan logistik.

Laporan itu termasuk kegagalan untuk mengantar bahan mentah, biaya logistik yang lebih tinggi, dan penundaan pengiriman yang menyebabkan penalti dan perdagangan dengan pembeli luar negeri dihapuskan.

Sebagai contoh, bahan baku untuk sebuah perusahaan kimia terpaksa dikirim di bawah perlindungan polisi setelah kendaraan pengangkut diblokir oleh pengemudi truk yang mogok untuk memasuki pabrik, kata KITA.

Industri semen mengalami kerugian pendapatan sekitar 19 miliar won atau Rp224 miliar pada Kamis, demikian dilaporkan kelompok lobi Asosiasi Semen Korea. Ini terjadi setelah pengiriman merosot menjadi kurang dari 10.000 ton akibat pemogokan tersebut.

Jumlah tersebut merosot tajam bila dibandingkan dengan 200.000 ton permintaan semen Korea Selatan pada musim puncak antara September dan awal Desember.

Serikat pekerja memperkirakan sekitar 25.000 orang bergabung dalam pemogokan, dari sekitar 420.000 total pekerja transportasi di Korea Selatan. Menurut Kementerian Transportasi, sekitar 8.000 orang berkemah pada Kamis di titik-titik transportasi utama untuk melakukan protes.

Baca juga: Sepekan Protes Sopir Truk di Korea Selatan, Tolak Kenaikan Harga BBM

REUTERS