TEMPO.CO, Jakarta -Demo sopir truk di Korea Selatan telah berlangsung tujuh hari pada Senin 13 Juni 2022 untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar dan menuntut jaminan upah minimum.
Di hari ketujuh demonstrasi itu, industri di Korea Selatan menghadapi risikonya.
Asosiasi industri yang mewakili 32 perusahaan petrokimia di Korea Selatan mengatakan, rata-rata pengiriman harian dari perusahaan anggota mereka anjlok 90 persen karena pemogokan.
"Tindakan kolektif solidaritas pengemudi truk kargo untuk menolak transportasi menyebarkan kerusakan pada kompleks petrokimia utama di Ulsan, Yeosu, dan Daesan," kata Asosiasi Industri Petrokimia Korea dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters, Senin.
Serikat pekerja berkekuatan 22.000 orang itu tidak terima dengan kenaikan harga bahan bakar. Mereka juga menuntut ada jaminan upah minimum. Adapun empat putaran negosiasi dengan pemerintah gagal menemukan kompromi.
Sejauh ini, belum bisa dipastikan apakah perusahaan telah memotong operasi. Akan tetapi sebuah sumber di sebuah perusahaan petrokimia besar mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian besar perusahaan masih menyimpan produk jadi dengan harapan dapat melanjutkan transportasi.
Perusahaan pembuat mobil, yang terhantam keras karena mereka tidak dapat menerima pasokan komponen yang tepat waktu dan mengangkut produk jadi, juga membentuk tim gugus tugas dalam asosiasi perdagangan mereka untuk memantau situasi dan menyerukan resolusi awal.
Pembuat baja POSCO mengatakan akan menghentikan beberapa pabrik karena kurangnya ruang untuk menyimpan produk yang belum dikirim. Pembuat mobil Hyundai Motor telah memangkas produksi di beberapa lini. Sementara perusahaan pembuat semen juga telah memangkas operasi.
Pemerintah Korea Selatan telah mendesak para pengemudi truk untuk kembali bekerja. Perwakilan pemerintah mengatakan akan berusaha untuk mencerminkan tuntutan mereka dalam proses legislatif dan terus berusaha untuk mengakhiri perselisihan melalui dialog.
Pengemudi truk menuntut perpanjangan subsidi, yang akan berakhir tahun ini. Skema itu diyakini bisa menjamin upah minimum karena harga bahan bakar naik. Pemerintah Korea Selatan mengatakan peraturan itu diserahkan kepada parlemen.
