TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik dari Sunway University, Profesor Wong, menyarankan supaya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dapat merangkul semua golongan, di tengah ancaman instabilitas politik usai pemilihan umum Malaysia. Menurut Wong, pemerintahan Ibrahim tidak akan bertahan atau bekerja jika minoritas yang cukup besar terus-menerus menentang kebijakan pemerintah. Untuk fokus pada Ekonomi, dia harus memperbaiki politik.

Baca: Jadi Perdana Menteri Malaysia, Ini Janji Anwar Ibrahim

Ketidakpastian hasil pemilu sebelumnya meningkatkan kekhawatiran akan ketidakstabilan politik di salah satu negara Asia Tenggara tersebut. Malaysia memiliki tiga perdana menteri dalam empat tahun terakhir. Kemelut politik berisiko menunda kebijakan penting untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Koalisi progresif Anwar, yang dikenal sebagai Pakatan Harapan, memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu Malaysia dengan 82 kursi. Sementara aliansi Muslim Melayu konservatif Muhyiddin yang disebut Perikatan Nasional memenangkan 73 kursi. Sedangkan Barisan memiliki 30 kursi. Mereka membutuhkan 112 - mayoritas sederhana - untuk membentuk pemerintahan.

Blok Muhyiddin termasuk partai Islam PAS, yang kemenangan elektoralnya telah menimbulkan kekhawatiran di negara dengan minoritas etnis China dan etnis India, yang sebagian besar menganut agama lain. Investor juga ketakutan atas kekhawatiran tentang kemungkinan dampak partai Islam terhadap kebijakan.

Wong mengatakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan Anwar Ibrahim usai disahkan jadi perdana menteri. Pertama, mengakui kabinet bayangan dari koalisi Perikatan Nasional dengan gaji, sumber daya, dan akses informasi sepadan.

Kedua, Anwar disarankan mengadakan pertemuan dengan seluruh lapisan parlemen untuk menyatakan niatan pemerintahnya akan bekerja dengan semua negara bagian tanpa diskriminasi partisan, serta meyakinkan pemerintahan Sarawak, Sabah dan 4 PAS. Namun dia harus menahan diri untuk tidak membuat janji yang mungkin tidak dapat dia penuhi.

Ketiga, Wong menyarankan agar Anwar memulai proses pemisahan Kejaksaan dari Kejaksaan Agung sampai moratorium penuntutan kasus yang tidak melibatkan kekerasan politik yang dapat disalahartikan, sebagai perburuan politik terhadap oposisi.

Anwar Ibrahim, ketua koalisi Pakatan Harapan, akan menjabat sebagai perdana menteri Malaysia ke-10. Malaysia baru memiliki perdana menteri setelah pemilihan umum digelar lima hari yang lalu, Sabtu, 19 November 2022. Kedua kandidat terkemuka, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin tidak memiliki cukup dukungan untuk mayoritas. Parlemen gantung sebelumnya belum pernah terjadi di Malaysia.

Platform video pendek TikTok pada Rabu, 23 November 2022 menyatakan, pihaknya waspada terhadap konten yang melanggar pedomannya di Malaysia setelah pihak berwenang memperingatkan tentang meningkatnya ketegangan etnis di media sosial setelah pemilihan.

Simak: Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia, Muhyiddin Yassin Ngotot Klaim Didukung Parlemen

ASTRO AWANI | REUTERS | FMT