Penunjukkan perdana menteri oleh Raja Malaysia bukanlah hal yang biasa

Adapun penunjukkan perdana menteri oleh Raja Malaysia bukanlah hal yang biasa. Pemilu biasanya menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri di Malaysia di bawah sistem parlementer.

Namun, konstitusi memberinya kekuatan untuk menunjuk seorang perdana menteri yang dia yakini dapat memimpin mayoritas di antara anggota parlemen.

Raja Malaysia jarang menggunakan kekuasaan itu, tetapi ketidakstabilan politik dalam dua tahun terakhir telah mendorong Raja Al-Sultan Abdullah untuk memilih seorang perdana menteri.

Monarki telah memainkan peran yang lebih berpengaruh sejak 2020 di tengah penurunan aliansi Barisan Nasional yang pernah dominan dan partai utamanya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Barisan telah memimpin setiap pemerintahan sejak kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1957 hingga kekalahan pemilihannya pada tahun 2018. Barisan terpilih setelah skandal miliaran dolar di dana negara 1MDB.

Raja Al-Sultan Abdullah telah menunjuk dua perdana menteri sebelumnya, meski ini pertama kalinya terjadi setelah pemilu gagal menghasilkan pemenang yang jelas.

Raja menunjuk Muhyiddin sebagai perdana menteri pada Februari 2020, ketika perdana menteri saat itu Mahathir Mohamad mengundurkan diri karena pertikaian koalisi.

Al-Sultan Abdullah mengambil langkah yang tidak biasa dengan bertemu dengan 222 anggota parlemen negara itu, setelah pengunduran diri Mahathir. Langkah ini untuk menentukan siapa yang memiliki mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru. Akhirnya, ia memilih mantan sekutu Mahathir, Muhyiddin Yassin.

Kurang dari setahun kemudian, setelah koalisi Muhyiddin bubar, raja meminta anggota parlemen untuk menyerahkan surat masing-masing tentang siapa yang mereka dukung sebagai PM. Ia kemudian memutuskan untuk menunjuk perdana menteri berikutnya - Ismail Sabri Yaakob, yang berkuasa hingga pemilu Sabtu lalu.

Baca juga: Raja Malaysia Minta Rakyat Bersabar dan Terima Keputusan

REUTERS

• Sebelumnya
• 1
• 2