TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah junta Myanmar memperingatkan pada Kamis, 27 Oktober 2022 bahwa setiap tekanan dari ASEAN untuk rencana perdamaian akan berimplikasi negatif.

Junta Myanmar yang merebut kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya tahun lalu, bereaksi terhadap pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Jakarta pada Kamis, 27 Oktober 2022 untuk membahas pelonggaran krisis yang semakin intensif.

Baca juga: ASEAN Tak Pernah Pertimbangkan untuk Mendepak Myanmar

ASEAN tetap berkomitmen pada rencana perdamaian yang disepakati dengan penguasa militer Myanmar 18 bulan lalu, meskipun gagal.

Tidak ada perwakilan Myanmar yang hadir pada pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN untuk membahas rencana perdamaian yang terhenti itu.

Para jenderal Myanmar telah dilarang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak tahun lalu. Ini setelah tentara menggulingkan pemerintah terpilih peraih Nobel Aung San Suu Kyi dalam kudeta Februari 2021.

Junta tidak berbuat banyak untuk menghormati komitmen terhadap konsensus perdamaian lima poin. Termasuk menghentikan kekerasan, memulai percakapan, mengizinkan utusan ketua ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, dan mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Kepala junta menyalahkan kurangnya kemajuan pada ketidakstabilan di negara itu serta efek dari pandemi COVID-19.

Kamis malam, kementerian luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar merilis pernyataan yang menyalahkan gerakan perlawanan bersenjata atas kekerasan dan mengatakan tekanan ASEAN akan menciptakan lebih banyak implikasi negatif daripada positif.

Analis politik mengatakan, pertemuan ASEAN yang diadakan menjelang KTT, mengecewakan dan tidak banyak membantu para jenderal Myanmar untuk bekerja sama.

"Pertemuan hari ini mencerminkan bahwa tidak ada kesamaan posisi di antara negara-negara ASEAN, mereka terpecah dalam menangani masalah Myanmar," kata Lina Alexandra dari Pusat Studi Strategis dan Internasional di Jakarta.

Para menteri luar negeri dan perwakilan ASEAN pada Kamis sepakat untuk lebih bertekad dalam mencapai solusi perdamaian di Myanmar sesegera mungkin. Saat ini tercatat bahwa situasi Myanmar tetap kritis dan rapuh.

"Para menteri luar negeri menyatakan keprihatinan dan kekecewaan atas tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi konsensus lima poin," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Beberapa pekan terakhir telah terjadi insiden paling berdarah di Myanmar, termasuk pemboman di penjara terbesar Myanmar dan serangan udara di Negara Bagian Kachin pada Minggu, yang menurut media lokal menewaskan sedikitnya 50 orang.

"Tindakan kekerasan harus segera dihentikan, dan Indonesia telah menyebutkan bahwa permintaan ini harus segera disampaikan kepada Tatmadaw, militer Myanmar," kata Retno.

ASEAN telah lama memiliki kebijakan non-intervensi dalam urusan kedaulatan anggota, tetapi beberapa telah menyerukan agar blok tersebut lebih berani dalam mengambil tindakan terhadap junta dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah bayangan.

Ketika ditanya apakah perwakilan ASEAN akan bertemu dengan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional, pejabat kementerian luar negeri Indonesia Sidharto R. Suryodipuro mengatakan, "Keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan termasuk pihak lain, NUG menjadi salah satunya."

Diplomat utama AS untuk Asia Timur, Daniel Kritenbrink, pada Rabu, 26 Oktober 2022 menggambarkan situasi di Myanmar sebagai sesuatu yang tragis dan mengatakan Amerika Serikat, yang telah menjatuhkan sanksi pada kepemimpinan militer, akan mengambil langkah tambahan untuk menekan rezim.

Baca juga: Retno Marsudi Kecam Junta Militer Myanmar Serang Konser Musik di Kachin

REUTERS (NESA AQILA)