TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R. Suryodiporo memastikan mendepak Myanmar sebagai anggota ASEAN tidak pernah menjadi pertimbangan. Myanmar akan tetap terlibat dalam memutuskan arahnya ke depan.
"Kami bicara bagaimana Myanmar kembali ke jalan demokrasi, supaya pihak-pihak di Myanmar menyelesaikan masalah politik di antara mereka," kata Sidharto saat jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022, ketika menyinggung soal pertemuan Menteri Luar Negeri anggota ASEAN.
Baca juga: Muhammadiyah Buka Kampus di Busan Korsel, Ini Jurusan yang Bisa Dipilih
Pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN diselenggarakan di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. Mereka mendiskusikan mandeknya 5 Point of Consensus (5PC) dalam penyelesaian krisis di Myanmar.
Nantinya butir dari perundingan ini akan menjadi rekomendasi tindak lanjut implementasi 5PC yang akan diputuskan dalam KTT ASEAN pada pertengahan November 2022. Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023.
Sidharto mengatakan, rencana Indonesia untuk presidensi ASEAN akan disampaikan nanti pada waktunya. "Sekarang kita serahakan Kamboja dan Menteri Luar Negeri Kamboja sebagai special enovy," katanya.
Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui 5PC. Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, yang terdiri dari lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.
Sejumlah pihak menilai 5PC itu tidak berjalan dengan baik. Sekitar 457 kelompok dan organisasi masyarakat sipil Myanmar menyerukan dalam sebuah surat terbuka untuk para pemimpin ASEAN agar membatalkan saja konsensus 5PC tersebut. Sebagai gantinya, ASEAN disarankan bekerja sama dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan yang tergabung dalam National Unity Government (NUG), yang mayoritas loyalis Aung San Suu Kyi.
Selain membahas 5PC, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Indonesia di pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN menyampaikan data-data mengenai meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi sejak terjadinya kudeta sampai saat ini. Retno secara khusus menyebut serangan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap konser musik di negara bagian Kachin tidak dapat diterima dan harus dikecam.
Serangan yang dimaksud Retno adalah serangan jet tempur pada Minggu malam, 23 Oktober 2022, di negara bagian utara Kachin yang menewaskan warga sipil, penyanyi lokal, dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA). Media lokal mengutip keterangan para saksi mata mewartakan, ada tiga pesawat yang melakukan serangan itu.
KIA telah berjuang mati-matian selama enam dekade untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar bagi warga Kachin. Pihaknya telah menyuarakan dukungan untuk oposisi Myanmar terhadap kekuasaan militer.
Reuters merujuk laporan BBC Burma menjelaskan kejadian pada Minggu malam itu berlangsung di wilayah A Nang Pa di kotapraja Hpakant dan menewaskan sedikitnya 50 orang. Sementara situs berita Irrawaddy menyebutkan jumlah korban tewas sekitar 100 orang.
Serangan udara terbaru di konser musik kemarin memicu reaksi dari PBB hingga negara-negara Barat. Militer Myanmar menyatakan, tentara bertindak sebagai respon penyergapan dan serangan yang dilakukan KIA dan kelompok bersenjata terhadap pasukan militer Myanmar.
Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatkan kekerasan terhadap warga sipil itu. Sementara ASEAN juga turut menyerukan penyelesaian kekerasan di Myanmar buntut dari serangan tersebut.
Baca juga: Review Film Contorted: Ketegangan di Rumah Kutukan
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
