TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Senin, 10 Oktober 2022, menyerukan agar pemilu Malaysia dipercepat atau lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Manuver politik Ismail ditengarai untuk memenangkan mandat yang lebih kuat dan menstabilkan lanskap politik yang telah bertahan setelah skandal korupsi multi-miliar dolar dan krisis Covid-19.

Partai berkuasa di Malaysia, yakni Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, buru-buru menyelenggarakan pemilihan yang dijadwalkan pada September 2023, di tengah sejumlah pemimpin UMNO yang diprediksi menghadapi hukuman penjara yang panjang atas tuduhan korupsi.

Faksi-faksi yang menekan Ismail untuk mengadakan pemilihan awal adalah mereka yang mendukung mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan Presiden Partai UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Najib dan Hamidi didakwa melakukan korupsi setelah UMNO kehilangan kekuasaan dalam pemilihan 2018. Keduanya mengklaim korban dari dendam politik.

Baca juga: Menlu Akui Lawatan Jokowi Belum Berhasil Redam Perang Ukraina-Rusia

Politikus oposisi Malaysia khawatir pemilihan bisa menjadi kendaraan bagi politik yang punya tren kurang baik seperti Najib, untuk menemukan jalan kembali ke posisi berpengaruh. Oposisi juga waswas ini bisa merusak reformasi yang bertujuan memerangi korupsi.

Terlepas dari pergolakan politik yang ada, berikut adalah isu-isu kunci yang akan menentukan partisipasi warga Malaysia dalam pemilu yang akan datang.

1. Ekonomi & Inflasi

Kenaikan harga dan prospek ekonomi akan menjadi pertimbangan utama pemilih karena pemerintah dan bank sentral telah memperingatkan perlambatan pertumbuhan tahun depan. Perekonomian diperkirakan akan tumbuh 4 - 5 persen tahun depan, mengikuti pertumbuhan yang diharapkan tahun ini sebesar 6,5 - 7 persen.

Harga-harga telah merangkak naik, terutama untuk bahan makanan.

Pemerintah Malaysia mengatakan akan memangkas kembali subsidi mulai 2023 karena tekanan fiskal, yang dapat mengakibatkan kenaikan harga lebih lanjut jika pemerintahan baru melanjutkan rencana tersebut.

"Masalah utama (dalam pemilihan) adalah kesejahteraan sosial ekonomi yang memburuk dengan cepat," kata Oh Ei Sun, pengamat senior dari Institut Urusan Internasional Singapura.

Mayoritas etnis Melayu di negara itu dinilai akan mengharapkan partai UMNO sebagai pihak yang paling bersedia memberikan bantuan selama masa-masa sulit ini.

UMNO, sebagai bagian dari koalisi Barisan Nasional, memerintah Malaysia selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan hingga 2018 ketika digulingkan karena tuduhan korupsi yang meluas. Partai nasionalis Melayu itu telah membangun dukungannya selama bertahun-tahun melalui sistem patronase yang kuat, terutama dengan etnis Melayu.

2. Stabilitas Politik

Warga Malaysia frustrasi dengan perebutan kekuasaan dan politik yang telah mengguncang negara itu sejak kemenangan pemilu bersejarah oleh oposisi atas UMNO. Kemenangan aliansi yang dipimpin mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad adalah yang pertama oleh oposisi dalam sejarah Malaysia.

Sejak penggulingannya, UMNO telah mencoba untuk kembali berkuasa dan menjadi sumber utama kekacauan, dengan pertikaian baik di dalam jajarannya maupun dengan mitra aliansinya.

Malaysia memiliki tiga perdana menteri dalam dua tahun terakhir atau pada saat ekonomi telah dirusak oleh pandemi Covid-19.

Ketika mengumumkan pembubaran parlemen, Ismail mengatakan ketidakstabilan politik telah berdampak negatif pada perekonomian dan menyatakan kebutuhan untuk mengembalikan mandat kepada rakyat.

Pengamat juga memperkirakan ketidakstabilan akan merugikan jumlah pemilih, terutama di antara mereka yang secara tradisional memilih oposisi, karena kekecewaan politik.

3. Korupsi

Suap adalah alasan utama kekalahan UMNO pada 2018. Beberapa kritikus mengatakan kemenangan meyakinkan UMNO dalam pemilu mendatang dapat memperburuk korupsi dan melihat kembalinya politikus pernah korupsi ke tampuk kekuasaan.

Beberapa petinggi partai dibawa ke meja hijau setelah kalah dalam pemilu lalu. Mereka juga yang mendesak Ismail agar mengadakan pemilihan lebih awal. Ismail bulan lalu mengumumkan penyelidikan pelanggaran luas terhadap seorang mantan jaksa agung yang telah membawa kasus korupsi terhadap pejabat UMNO.

Mantan perdana menteri Najib Razak, bersama dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan beberapa pejabat senior partai lainnya, ditampar dengan puluhan tuduhan korupsi. Semua telah membantah melakukan kesalahan. Najib dan Ahmad Zahid menggambarkan tuduhan terhadap mereka bermotif politik.

Pada Agustus 2021, Najib mulai menjalani hukuman penjara 12 tahun penjara setelah vonis korupsi dan pencucian uang dalam kasus yang terkait dengan skandal keuangan bernilai miliaran dolar di 1MDB. Dia masih harus menghadapi empat persidangan lainnya.

4. Ras dan Agama

Ras dan agama tetap menjadi masalah yang memecah belah di Malaysia, yakni negara multi-etnis yang beragam penduduknya. Etnis Melayu, yang sebagian besar beragama Islam, dan kelompok pribumi membentuk sekitar 70 persen dari populasi Malaysia, sedangkan sisanya sebagian besar terdiri dari etnis Cina dan India.

Kaum Melayu konservatif, yang merupakan mayoritas pemilih, lebih mungkin untuk kembali mendukung UMNO setelah merasa dikesampingkan oleh pemerintahan Mahathir. Posisi kabinet tingkat tinggi di kabinet Mahathir sebelumnya banyak diisi non-Melayu.

"Bagi kebanyakan orang Melayu, UMNO atau setidaknya partai-partai Melayulah yang secara tegas bertanggung jawab atas pemerintahan masa depan," kata analis politik Oh.

REUTERS

Baca juga: Lima Pelaku Penembakan Novita Kurnia Putri WNI di Texas Masih Remaja

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.