TEMPO.CO, Jakarta - Laporan PBB menyakini Cina telah melakukan penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap etnis Uyghur dan muslim lainnya di wilayah Xinjiang. Tindakan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet, merilis laporan itu hanya beberapa menit sebelum masa jabatan empat tahunnya berakhir pada Rabu, 31 Agustus 2022. Dia mengunjungi Cina pada Mei lalu dan mendapat kritik dari beberapa diplomat dan kelompok HAM karena terlalu lunak terhadap Beijing.

Presiden Cile, Michelle Bachelet, selama konferensi pers di istana kepresidenan di Tegucigalpa, Honduras 23 Agustus 2017.[REUTERS / Jorge Cabrera]

Laporan HAM PBB menyatakan pelanggaran HAM serius terjadi di Xinjiang dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-ekstremisme Pemerintah. Bachelet merekomendasikan pemerintah Cina agar mengambil langkah segera untuk membebaskan semua yang ditahan di pusat pelatihan, penjara atau fasilitas penahanan.

"Ada indikasi pelanggaran hak reproduksi yang kredibel melalui penegakan kebijakan Keluarga Berencana secara paksa sejak 2017," demikian bunyi laporan HAM PBB tersebut, seperti dilansir Reuters, Kamis, 1 September 2022.

Bachelet menambahkan, kurangnya data dari pemerintah Cina membuat pihanya sulit menarik kesimpulan tentang penegakan menyeluruh kebijakan ini dan pelanggaran terkait hak-hak reproduksi.

Kelompok HAM menuduh Beijing melakukan pelanggaran terhadap Uyghur, yakni etnis minoritas yang masyoritas warganya beragama Islam. Populasi etnis Uyghur sekitar 10 juta jiwa dan bermukim di wilayah barat Xinjiang.

Di antara tuduhan pelanggaran HAM yang dialami etnis Uyghur adalah dugaan kerja paksa secara massal di kamp-kamp interniran. Amerika Serikat menuduh Cina melakukan genosida, di mana tuduhan ini dibantah Beijing.

Berbicara menjelang rilis laporan tersebut, Duta Besar Cina untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan Beijing telah berulang kali menyuarakan bantahannya. Zhang menyatakan, kepala HAM PBB seharusnya tidak ikut campur dalam urusan internal Cina.

"Kita semua tahu, dengan sangat baik, bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas adalah untuk merusak stabilitas dan untuk menghalangi pembangunan di Cina," kata Zhang kepada wartawan pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Zhang menyebutkan, Cina tidak berpikir (laporan PBB ) itu akan menghasilkan kebaikan bagi siapa pun. Ia malah memperingatkan laporan tersebut dapat merusak kerja sama PBB dengan negara anggota.

Cina dalam suratnya, yang dikonfirmasi oleh sejumlah diplomat, meminta Bachelet agar mengubur laporan HAM PBB tersebut. Bachelet, pada minggu lalu mengkonfirmasi telah menerima surat, yang katanya ditandatangani oleh sekitar 40 negara bagian lain, namun dia meyakinkan pihaknya tidak akan menanggapi tekanan seperti itu.

Bachelet berencana pulang ke Chile untuk pensiun setelah pengunduran dirinya. Banyak kandidat melamar untuk mengisi posisi Bachelet, tetapi belum ada pengganti yang ditunjuk oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Secara urutan, nama kandidat yang ditunjuk Guterres, kemudian harus disetujui Majelis Umum PBB di New York.

REUTERS

Baca juga: Uni Eropa Tak Bisa Terus Jatuhkan Sanksi ke Rusia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.