Kepala Bank Sentral Myanmar Dicopot

Reporter

Tempo.co

Jumat, 19 Agustus 2022 23:30 WIB

Pengungsi melintasi sungai Moei, saat menerima bantuan dari Thailand di perbatasan Thailand-Myanmar, di Mae Sot, Thailand, 7 Januari 2022. Pertempuran sengit antara militer Myanmar, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun lalu, membuat ribuan warga sipil terlantar di wilayah ini dan di tempat lain. REUTERS/Athit Perawongmetha

Pemerintah militer Myanmar pada Jumat, 19 Agustus 2022, mengganti Kepala bank sentral Myanmar sebagai bagian dari perombakan kabinet. Myanmar saat ini dikuasai oleh militer atau pemerintahan Junta, setelah kudeta pada tahun lalu.

Wakil Gubernur bank sentral Myanmar Than Than Swe akan naik jabatan sebagai kepala bank sentral Myanmar menggantikan Than Nyein. Pada awal tahun ini, Than Swe mendapat sorotan saat dia dilarikan ke rumah sakit setelah ditembak oleh pelaku penembakan yang tak dikenal.

Tidak ada alasan yang diberikan atas pergantian ini. Juru bicara Pemerintah Myanmar juga tidak mau berkomentar.

Advertising
Advertising

Myanmar terperosok dalam krisis sejak kudeta pada Februari 2021, di mana kudeta tersebut dikecam secara luas. Myanmar saat ini berjuang mengatasi kelompok-kelompok etnis bersenjata dan unjuk rasa warga sipil agar bisa mengendalikan negara itu.

Selain kepala bank sentral, sejumlah kepala daerah dan menteri juga kena perombakan kabinet. Di antara menteri, yang kena rombak itu adalah Menteri Imigrasi.

Pengunjuk rasa menggunakan senjata rakitan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 3 April 2021. REUTERS/Stringer

Sebelumnya, Media independen Myanmar Now, Rabu, 13 Juli 2022, melaporkan Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing mengunjungi Rusia untuk memperkuat hubungan pertahanan dan ekonomi dengan negara itu di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk meminta pertanggungjawaban rezim kudeta Myanmar atas pelanggaran hak asasi yang sedang berlangsung.

Kekacauan telah mencengkeram Myanmar sejak kudeta militer pada awal 2021 yang mengakhiri satu dekade pemerintahan demokrasi. Manuver politik junta memicu protes bahwa pasukan junta melakukan tekanan pada masyarakat dengan kekuatan mematikan. Sejumlah tokoh oposisi membentuk kekuatan rakyat dan mengangkat senjata di sejumlah daerah

PBB menyatakan negara ini sedang dilanda krisis ekonomi yang parah dalam 20 tahun terkahir. Menurut pejabat PBB untuk Myanmar, Andrew Kirkwood, jutaan orang terancam kelaparan dan setengah penduduk Myanmar atau 20 juta orang hidup dalam kemiskinan.

Jumlah orang yang membutuhkan bantuan telah naik tiga kali lipat menjadi 3 juta orang sejak negara itu diambil alih oleh militer pada 1 Februari 2021. Krisis ekonomi terjadi akibat dari meningkatnya perselisihan komunal, penggulingan militer dari pemerintah yang dipilih secara demokratis dan pandemi virus corona.

Sumber: Reuters

Baca juga: Perjuangan Atlet Myanmar, Thet Htar Thuzar, Rintis Jalan ke Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Spanyol Akan Kirim Rudal Patriot ke Ukraina

1 hari lalu

Spanyol Akan Kirim Rudal Patriot ke Ukraina

Kementerian Pertahanan Spanyol tidak mengungkap berapa banyak rudal patriot untuk Ukraina. Hanya menyebut rudal tiba beberapa hari ke depan.

Baca Selengkapnya

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

1 hari lalu

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya

4 Fakta Lanud Soewondo yang Jadi Lokasi Konser Sheila on 7 di Medan

2 hari lalu

4 Fakta Lanud Soewondo yang Jadi Lokasi Konser Sheila on 7 di Medan

Konser Sheila on 7 akan digelar di lima kota termasuk Medan yang akan di langsungkan di Pangkalan Udara Seowondo, 14 September 2024

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

2 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

4 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya

Perang Saudara Myanmar: Kelompok Perlawanan Tarik Pasukan dari Perbatasan Thailand

4 hari lalu

Perang Saudara Myanmar: Kelompok Perlawanan Tarik Pasukan dari Perbatasan Thailand

Tentara Pembebasan Nasional Karen memutuskan menarik pasukannya dari perbatasan Thailand setelah serangan balasan dari junta Myanmar.

Baca Selengkapnya

Jenderal Myanmar Menghilang Setelah Serangan Pesawat Tak Berawak

5 hari lalu

Jenderal Myanmar Menghilang Setelah Serangan Pesawat Tak Berawak

Wakil Ketua Junta Myanmar menghilang setelah serangan drone. Ia kemungkinan terluka.

Baca Selengkapnya

Australia Luncurkan Fase Baru Program Investing in Women

5 hari lalu

Australia Luncurkan Fase Baru Program Investing in Women

Program Investing in Women adalah inisiatif Pemerintah Australia yang akan fokus pada percepatan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Adik Kim Jong Un Umumkan Korea Utara sedang Bangun Militer Besar-besaran

5 hari lalu

Adik Kim Jong Un Umumkan Korea Utara sedang Bangun Militer Besar-besaran

Adik Kim Jong Un memastikan negaranya akan terus membangun kekuatan militer besar-besaran dan terkuat untuk melindungi kedaulatan dan perdamaian

Baca Selengkapnya

Pengeluaran Militer Global Capai Rekor Tertinggi pada 2023, Israel Naik 24 Persen

7 hari lalu

Pengeluaran Militer Global Capai Rekor Tertinggi pada 2023, Israel Naik 24 Persen

Pengeluaran militer global pada 2023 mencapai rekor tertinggi dengan angka US$2.443 miliar atau sekitar Rp39,66 kuadriliun.

Baca Selengkapnya